JAKARTA, Bisnistoday- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ini terus dilakukan agar tetap mampu menjadi instrumen pemulihan di tengah tekanan pandemi Covid-19.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal tersebut dalam acara Forum Kebijakan Pembiayaan Proyek Infrastruktur Melalui SBSN Tahun 2021 di Jakarta, Rabu (20/1).
Sri Mulyani menyatakan keseimbangan APBN diperlukan karena memiliki dua tugas besar dalam menghadapi krisis ini. Pertama, harus mampu dimanfaatkan untuk menangani bidang kesehatan.
Hal itu berkaitan dengan permasalahan di bidang kesehatan yang belum selesai mengingat kasus Covid-19 di Indonesia justru terus meningkat yaitu per Rabu (20/1) mencapai 917 ribu dengan penambahan hampir 10 ribu setiap harinya.
Kedua, lanjut Menkeu, dari APBN harus mampu mendukung masyarakat yang sedang menghadapi tekanan akibat pandemi ini yakni diimplementasikan melalui berbagai bantuan sosial sekaligus mendukung dunia usaha melalui berbagai insentif.
“APBN melalui berbagai bantuan sosial dan sekaligus untuk mendukung dunia usaha agar mereka segera pulih,” ujarnya.
Ia menegaskan selama ini APBN telah bekerja sangat keras untuk bisa mengurangi beban akibat pandemi yang tercermin dari realisasi belanja pada 2020 mencapai Rp2.589,9 triliun atau tumbuh 12,2 persen (yoy).
Peningkatan belanja tersebut berbanding terbalik dengan pendapatan negara yang hanya Rp1.699,9 triliun atau terkontraksi 16,7 persen (yoy) akibat penerimaan pajak terkontraksi 19,7 persen (yoy) yaitu Rp1.070 triliun.
“APBN bekerja sangat keras untuk bisa meng-counter Covid-19, melindungi masyarakat dan dunia usaha agar mereka bisa bertahan dan pulih kembali. Sementara APBN juga mengalami tekanan tidak mudah,” tegasnya.
Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN 2021 direncanakan sebesar Rp1.743,6 triliun yang bersumber dari penerimaan perpajakan Rp1.444,5 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp298,2 triliun.
Kemudian untuk belanja negara dalam APBN 2021 direncanakan sebesar Rp2.750 triliun yang dialokasikan melalui pemerintah pusat Rp1.954,5 triliun serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp795,5 triliun.
“Pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan fundamental dalam cara kita bekerja dan merupakan peristiwa extraoridnary. Oleh karena itu dalam respon kebijakannya juga sangat luar biasa terutama terlihat dalam APBN,” katanya.
Pembangunan Infrastruktur
Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga meminta agar pemerintah tetap menjalankan berbagai program pembangunan infrastruktur mulai dari bidang pendidikan hingga kesehatan.
“Di dalam suasana Covid-19 kita tidak melupakan kegiatan pembangunan. Kita tetap berharap meski dalam suasana Covid-19 menjalankan program pembangunan,” katanya.
Sri Mulyani menuturkan pembangunan infrastruktur di bidang kesehatan menjadi sangat vital di tengah suasana pandemi mengingat berfungsi dalam menangani krisis kesehatan ini. “Di bidang kesehatan jelas banyak tidak hanya tangani Covid-19 tapi juga upgrade rumah sakit,“ ujarnya.
Oleh sebab itu, untuk bisa mendukung proses pembangunan dalam suasana pandemi maka pemerintah harus terus berupaya menciptakan dan mengembangkan instrumen pembiayaan yang bersifat kreatif.
Sri Mulyani menyebutkan salah satu instrumen pembiayaan kreatif tersebut adalah Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang pelaksanaannya telah dilakukan sejak 2013./
