JAKARTA, Bisnistoday- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mempercepat penyaluran Program Padat Karya Tunai (PKT/cash for work) untuk menstimulasi perekonomian secara langsung ke masyarakat. Tahun ini, KemenPUPR mengalokasikan anggaran program PKT rutin sebesar Rp 11,3 triliun dengan target sasaran penerima manfaat 614.480 orang,
“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical & social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19.”
Basuki Hadimuljono
Terkait hal tersebut, Kementerian PUPR juga melakukan perubahan skema pada program atau kegiatan infrastruktur yang semula bersifat reguler menjadi dilaksanakan dengan pola Padat Karya dengan alokasi anggaran Rp 654,4 miliar dan target penerima manfaat sebanyak 80.888 orang.
“Tercatat hingga 23 Juli 2020, program PKT rutin Kementerian PUPR telah menyerap tenaga kerja sebanyak 387.549 orang dengan total anggaran yang telah disalurkan sebesar Rp 4,8 triliun atau sebesar 42,7%,” paparnya.
Lebih lanjut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program PKT dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi. Tujuan utama Padat Karya untuk mempertahankan daya beli masyarakat di perdesaan atau mendistribusikan dana pembangunan ke desa-desa.
Berdasarkan keterangan Biro Komunikasi Publik, PUPR, anggaran program padat karya utamanya digunakan untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pemeliharaan Rutin Jalan & Jembatan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Tercatat 18 kegiatan atau program infrastruktur yang pelaksanaannnya diubah dengan metode padat karya dengan durasi kerja 30-100 hari. Kegiatan tersebut diantaranya di Bidang Sumber Daya Air (SDA) seperti dukungan manajemen BBWS/BWS, operasi dan pemeliharaan sarana prasarana SDA, pengelolaan bendungan, danau, dan bangunan penampung air lainnya.
