JAKARTA, Bisnistoday – Sejumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara Taiwan mengutuk perusahaan jasa penyalur tenaga Indonesia (TKI) swasta yang kerap kali menyengsarakan tenaga kerja.
Tidak sedikit PMI yang hidupnya terkatung-katung, mendapat kekerasan seksual hingga fisik, bahkan sampai meninggal dunia.
Perlakuan jahat dan tidak manusiawi yang diterima para pekerja migran ini lantaran ulah para agensi-agensi swasta penyalur tenaga kerja yang tak bertanggungjawab atas penempatan kerja dan pemenuhan hak pekerja.
Perwakilan PMI Taiwan, Ismail Fitri mengungkapkan, para pekerja asal Indonesia yang kini berada di negara Taiwan dihadapkan pada situasi yang sulit imbas perlakuan agensi penyalur tenaga kerja swasta.
“Kami sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari agensi swasta. Mereka dengan sengaja mempersulit dokumen apabila PMI ingin lepas dari agensi,” ungkap Ismail melalui keterangan resminya, Kamis (28/12/2023).
Menurut Ismail, PMI dipaksa mengikuti aturan main yang dibuat sepihak oleh agensi swasta yang bahkan sering merugikan PMI ketika para tenaga kerja sudah berada di Taiwan.
“Selalu mengancam PMI akan dipulangkan ke Indonesia, jikalau mereka tidak mau menuruti peraturan yang dibuat sendiri oleh agensi,” ujar Ismail.
Bukan itu saja, PMI bahkan kerap menjadi korban agensi yang tak bertanggungjawab sehingga mereka hidup terkatung-katung di Taiwan tanpa pekerjaan.
“Kalau agensinya tidak suka dengan PMI tersebut, mereka sengaja menjelekkan PMI ke agensi baru, hingga PMI tidak diterima oleh majikan baru,” sebutnya.
Agensi penyalur tenaga kerja swasta yang sewenang-wenang ini berdampak pada kondisi pemangkasan hak pekerja bahkan sampai hilang nyawa di Taiwan.
“Masalah yang PMI hadapi termasuk meninggal, sakit, klaim asuransi, pekerjaan tidak sama dengan perjanjian kerja, didiskriminasi oleh majikan, dieksploitasi oleh agensi swasta dan lain-lain,” terangnya.
Data dari Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) mencatat, saat ini jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Taiwan mencapai 728 ribu dan sepertiganya adalah para pekerja asal Indonesia.
Meski jadi penyumbang tenaga kerja cukup dominan, ratusan PMI di Taiwan belum mendapat kenyamanan dalam bekerja. Mereka berada dalam bayang-bayang ancaman agensi dan majikan yang kerap memperlakukannya sewenang-wenang.
Akibat kerap mendapat ancaman dan penindasan oleh agensi swasta, ratusan PMI memaksa turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa pada 13 November lalu. Mereka melayangkan tuntutan dan mendesak pemerintah Taiwan untuk menyikapi masalah terkait hak-hak dasar yang seharusnya layak PMI dapatkan di Taipei.
“Meskipun tuntutan PMI disampaikan, tapi kondisinya belum diperbaiki. Sebenarnya pemerintah Taiwan sebelumnya telah berkomitmen untuk melindungi hak TKA. Tapi sampai saat ini konflik antara agensi dan TKA makin tajam, salah satunya PMI,” papar Ismail.
Aksi unjuk rasa itu nyatanya belum cukup membuahkan hasil, sehingga para PMI kembali menggelar aksi demonstrasi dengan eskalasi lebih besar yakni melibatkan para pekerja migran dari berbagai negara untuk menuntut tuntutan yang sama.
Pada tanggal 10 Desember 2023, ratusan PMA di Taiwan turun ke jalan untuk kembali mendesak pemerintah Taiwan mengambil tanggung jawab terhadap masalah perekrutan lintas negara dan menghapus sistem agensi swasta.
“Sejumlah PMA yang dari Indonesia dan Filipina melaksanakan unjuk rasa di sekitar gedung Pusat Direct Hiring Kementerian Ketenagakerjaan di Taipei agar menuntut pemerintah Taiwan dapat menggantikan sistem agensi swasta dengan sistem G to G,” tandasnya.
