www.bisnistoday.co.id
Jumat , 6 Maret 2026
Home NASIONAL & POLITIK Ketua DPD RI Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha Travel Umrah
NASIONAL & POLITIK

Ketua DPD RI Minta Pemerintah Beri Insentif ke Pengusaha Travel Umrah

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti
Social Media

SURABAYA, Bisnistoday – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengusulan kepada pemerintah agar pengusaha travel umrah mendapat insentif. Pasalnya, sektor ini termasuk yang paling awal terdampak dan total berhenti beraktivitas karena terdampak pandemi Covid-19.

Merujuk data dari sejumlah Asosiasi travel umrah, aktivitas pengiriman jamaah umrah berhenti sejak awal Maret 2020. Padahal saat itu semua aktivitas masih normal di Indonesia. Namun Arab Saudi sudah menutup diri sehingga umrah tidak bisa dilakukan.

“Para pengusaha travel umrah sudah terdampak lama oleh pandemi, pemerintah perlu memberi perhatian serius kepada mereka,” kata LaNyalla di sela masa reses di Jawa Timur, Kamis (12/8).

Menurut LaNyalla, yang juga Dewan Pembina Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri), sektor ini seharusnya mendapat perlakuan seperti UMKM dan pelaku industri pariwisata yang telah mendapat stimulus agar beban mereka lebih ringan.

“Pelaku usaha travel umrah perlu juga  mendapat insentif. Karena dampak yang mereka rasakan sangat luar biasa. Apalagi yang saya dengar dari sejumlah Asosiasi, mereka sampai saat ini belum mendapatkan apa pun, baik subsidi, stimulus, atau insentif,” jelasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) mengaku telah mengirim surat sejak 1,5 tahun lalu ke pemerintah untuk diperhatikan. Tapi belum juga mendapatkan tanggapan.

Untuk itu, LaNyalla mengingatkan Kementerian Agama dan Kementerian Keuangan segera berinisiatif membuat kebijakan. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi masih belum mengizinkan jemaah dari Indonesia untuk beribadah Umrah dan Haji.

“Memang banyak sektor yang harus dibantu pemerintah. Hanya saja para pengusaha travel umrah sama sekali belum mendapat perhatian. Yang harus menjadi pertimbangan, para pengusaha travel umrah harus terus menggaji karyawannya, membayar pajak, belum lagi biaya sewa kantor dan kebutuhan lainnya, sementara pemasukan tidak ada,” lanjut LaNyalla.

Menurutnya, sulit bagi para pengusaha travel umrah untuk terus bertahan jika tidak mendapat bantuan. Dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat yang hendak Umrah nanti.

Untuk diketahui, saat ini terdapat 56-60 ribu calon Jemaah Umrah yang sejak 1,5 tahun menanti untuk bisa menunaikan ibadah ke Makkah dan Medinah di Arab Saudi. Meski kini Arab Saudi sudah mulai membuka pintu untuk Umrah, ada penerbangan dari sembilan negara yang masih dilarang, termasuk Indonesia.

Kendala lain yang dihadapi Indonesia adalah vaksin. Indonesia saat ini menggunakan vaksin Sinovac. Namun, vaksin tersebut tidak masuk daftar yang bisa masuk Arab Saudi. Vaksin yang diizinkan Pemerintah Arab Saudi adalah Pfizer, Moderna, Johnson, dan AstraZeneca.

Mantan Ketua Umum PSSI itu menilai Indonesia harus mampu meyakinkan Saudi agar syarat vaksin di luar 4 jenis vaksin yang diakui kerajaan tersebut bisa dilonggarkan. LaNyalla berharap hubungan baik Indonesia dengan Arab Saudi bisa menjadi pertimbangan.

“Kepada Jemaah Indonesia harap bersabar, semoga pemerintah bisa berhasil berkomunikasi dengan baik dengan Kerajaan Arab Saudi dalam waktu dekat, sehingga Arab Saudi bisa kembali membuka pintu untuk kita,” tutupnya./

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

TRADE EXPO INDONESIA 2025

SOROTAN BISNISTODAY

Beritasatu Network

Related Articles

HumanioraNASIONAL & POLITIK

BRI Life Berbagi Kebahagiaan Anak-Anak Yatim dan Dhuafa

JAKARTA, Bisnistoday - PT Asuransi BRI Life mengadakan kegiatan berbagi berkah Ramadan...

HumanioraNASIONAL & POLITIK

BUMN Mudik Gratis 2026, Akan Berangkatkan Lebih 100 Ribu Pemudik

JAKARTA, Bisnistoday – Badan Pengaturan BUMN bersama BPI Danantara kembali menyelenggarakan Program...

APPMBGI Konsolidasikan Kepengurusan Daerah untuk Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis
NasionalNASIONAL & POLITIK

APPMBGI Konsolidasikan Kepengurusan Daerah, Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, BisnisToday - Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia...

kantor pertanahan kota palangka raya zona integritas
NasionalNASIONAL & POLITIK

BPN Kota Palangka Raya Target 675 Bidang Tanah di PTSL 2026

PALANGKA RAYA, BisnisToday – BPN Kota Palangka Raya kembali melaksanakan Program Pendaftaran...