KSPN Desak Impor 105 Ribu Kendaraan Niaga dari India Dibatalkan: Dinilai Tak Logis dan Tak Nasionalis

JAKARTA, Bisnistoday- Rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga untuk operasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih menuai kritik keras dari Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN). Serikat pekerja itu menilai kebijakan yang digagas PT Agrinas tersebut tidak logis, tidak nasionalis, dan berpotensi memukul industri otomotif dalam negeri yang tengah lesu.

Presiden KSPN, Ristadi, dalam keterangan persnya di Jakarta, menyatakan pihaknya menolak rencana impor sekitar 105 ribu unit kendaraan pick up 4×4 dan truk dari India untuk mendukung operasional Kopdes Merah Putih. Menurutnya, alasan efisiensi anggaran hingga Rp43 triliun serta klaim bahwa industri otomotif nasional tidak mampu memproduksi kendaraan tersebut tidak berdasar.

“Industri otomotif dalam negeri mampu memproduksi hingga satu juta unit kendaraan per tahun. Jadi alasan tidak mampu itu tidak faktual,” tegas Ristadi.

Ia menyebut, sejumlah pernyataan dari Menteri Perindustrian dan Kadin telah mengonfirmasi kapasitas produksi nasional yang masih memadai. Di tengah kondisi industri otomotif yang mengalami penurunan pesanan hingga berdampak pada pengurangan jam kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK), kebijakan impor justru dinilai kontraproduktif.

Dinilai Bertentangan dengan Spirit Kopdes

KSPN menilai rencana impor tersebut bertolak belakang dengan semangat pembentukan Kopdes Merah Putih yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto. Program itu bertujuan menggerakkan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta menciptakan lapangan kerja berbasis potensi dan sumber daya lokal.

“Kalau dari hulu ke hilir ingin membangun ekonomi desa, seharusnya yang mendapat manfaat adalah pelaku industri dan pekerja dalam negeri, bukan pelaku ekonomi luar negeri,” ujarnya. Menurut Ristadi, keputusan impor dalam jumlah besar justru berpotensi memperparah kondisi industri otomotif nasional yang sedang lesu.

Soal Spesifikasi 4×4 Dipertanyakan

Selain soal kapasitas produksi, KSPN juga mempertanyakan urgensi penggunaan kendaraan tipe 4×4 secara menyeluruh. Selama ini, distribusi hasil pertanian di berbagai daerah mayoritas menggunakan kendaraan pick up 4×2 produksi dalam negeri dan dinilai berjalan baik.

“Apakah selama ini hasil pertanian tidak terangkut karena tidak ada 4×4? Tidak juga. Kalau memang ada daerah ekstrem, petakan secara akurat dan hitung kebutuhannya. Jangan digeneralisasi,” katanya.KSPN menilai kebijakan tersebut terkesan menyamaratakan kebutuhan seluruh desa tanpa kajian teknis yang rinci.

Klaim Efisiensi Harga Dipersoalkan

Ristadi juga mempertanyakan dasar perhitungan efisiensi anggaran Rp43 triliun yang diklaim dapat dihemat melalui impor. Ia mencontohkan harga kendaraan pick up 4×4 produksi India yang berkisar Rp290 juta hingga Rp400 juta per unit, sementara pick up 4×2 produksi dalam negeri seperti Suzuki Carry dan Daihatsu Gran Max berada di kisaran Rp170 juta hingga Rp190 juta.

“Kalau dibandingkan dengan kendaraan 4×2 yang selama ini sudah efektif digunakan, mana yang lebih efisien?” ujarnya.Ia menegaskan, apabila memang belum ada produksi 4×4 tertentu di dalam negeri, pemerintah seharusnya mendorong pengembangan industri nasional, bukan langsung mengambil opsi impor.

Minta Presiden Turun Tangan

Atas dasar itu, KSPN mendesak Presiden Prabowo untuk memerintahkan Direksi PT Agrinas membatalkan rencana impor dan mengalihkan pengadaan kendaraan ke industri otomotif dalam negeri.

Menurut Ristadi, langkah tersebut bukan hanya menjaga kedaulatan industri nasional, tetapi juga mencegah PHK dan membuka peluang kerja baru bagi pekerja Indonesia.

“Manfaat ekonominya harus kembali ke rakyat Indonesia. Jangan sampai program kerakyatan justru menguntungkan pelaku usaha luar negeri,” pungkasnya.

Kritik KSPN ini menambah daftar sorotan terhadap rencana pengadaan kendaraan operasional Kopdes Merah Putih, yang kini menjadi perhatian publik di tengah isu ketahanan industri nasional dan komitmen pemerintah terhadap ekonomi berbasis dalam negeri./