RONDO, Bisnistoday- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, selaku Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, menyambangi Pos Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer) di Pulau Rondo, Sabang, Aceh, Rabu (21/12).
Mahfud bersama rombongan tiba di pulau yang dijaga oleh 34 prajurit TNI itu sekitar pukul 11.00 WIB. Dalam dialognya dengan para prajurit TNI di sana, Mahfud berpesan ,
“ Saya Tahu banyak kesulitan yang kalian hadapi, tetapi ini adalah pengabdian, kata Mahfud, di Pulau Rondo.
Mahfud melanjutkan,” Jagalah NKRI ini dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian.”
Usai mengunjungi Pulau Rondo, Mahfud bersama Tito dan rombongan melanjutkan perjalanan dan terbang dengan heli menuju Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang.
Dihadapan pejabat daerah setempat, Mahfud mengatakan dirinya selaku Ketua Pengarah BNPP bersama Mendagri selaku Kepala BNPP senantiasa mengunjungi wilayah-wilayah perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar di Indonesia.
“Dan baru saja tadi saya dan Mendagri mengunjungi Pulau Rondo yang merupakan salah satu dari 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia, “kata Mahfud.
Poinnya, kunjungan-kunjungan tersebut semata-mata untuk memastikan tujuan negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tertuang dalam konstitusi negara terimplementasi di perbatasan.
“ Hal tersebut dikarenakan kita semua, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri dan unsur pemerintah lainnya memiliki tugas untuk mewujudkan itu semua.”
Pembangunan perbatasan negara merupakan prioritas nasional. Mengapa demikian? Karena Presiden sangat menaruh perhatian besar, bahkan selalu menegaskan bahwa negara harus hadir di perbatasan agar masyarakat Indonesia di perbatasan, pulau-pulau terluar merasakan hadirnya negara, merasakan buah pembangunan nasional dan merasa bangga menjadi warga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Oleh karenanya saya memandang bahwa kebijakan Presiden yang menempatkan pembangunan perbatasan sebagai prioritas nasional tersebut sangatlah tepat sekali, mengingat kawasan perbatasan adalah beranda depan Indonesia yang mewakili wajah bangsa dan menjadi representasi kemajuan Indonesia. “ tegasnya.
Kehadiran Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, terdiri dari para Menko selaku Pengarah, Mendagri selaku Kepala, 27 K/L dan para Gubernur perbatasan selaku anggota adalah untuk mewujudkan itu semua.
Sebagai beranda depan, wilayah perbatasan memiliki kompleksitas dan eskalasi ancaman terhadap negara yang sangat tinggi, sehingga dari sisi pertahanan dan keamanan, pembangunan perbatasan menjadi hal sangat penting sekali.
Hal tersebut dikarenakan ancaman saat ini sudah berubah, tidak lagi militer, tidak lagi berorientasi pada serangan militer dari negara lain (sangat kecil kemungkinan), namun sudah berubah menjadi serangan yang bersifat multidimensi, antara lain terorisme, radikalisme, perompakan, kejahatan transnasional, dan aktifitas penyelundupan (barang, senjata dan narkotika).
Semua ancaman tersebut masuk melalui perbatasan negara. Oleh karena itu apabila perbatasan kita lemah, longgar, atau kosong maka ancaman itu dengan mudah masuk.
“Dengan adanya pembangunan perbatasan, adanya infrastruktur yang dibangun maka akan menumbuhkan peradaban baru yang nantinya akan memperkuat pertahanan negara di perbatasan.”
Membangun Indonesia dari pinggiran adalah komitmen kita dalam rangka upaya pembangunan nasional di perbatasan guna terwujudnya: Pertama, penetapan dan penegasan batas wilayah negara, penguatan sistem pertahanan dan keamanan, serta penegakan hukum dan kesadaran politik atas kedaulatan negara.
Kedua, peningkatan pelayanan lintas batas negara serta kerjasama lintas negara di perbatasan sebagai media untuk menjaga keharmonisan hubungan antar negara.
Ketiga, peningkatan kegiatan ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Keempat, pengelolaan perbatasan negara secara holistik, integratif, tematik serta berorientasi pada konektivitas antar ruang yang berkelanjutan.
Percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui pembangunan infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana layanan sosial dasar serta mendorong berkembangnya ekonomi masyarakat berupa pengelolaan sumber daya dan potensi kawasan secara bertahap telah membuka keterisolasian dan ketertinggalan menuju ke arah yang lebih baik.
Peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi sampai dengan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam upaya pengelolaan perbatasan negara.
Kota Sabang merupakan beranda depan NKRI paling barat berhadapan dengan India di utara, Samudera Hindia di Barat, Thaland di timur, dan terletak sangat strategis berada dekat pada Selat Malaka sebagai jalur pelayaran antara 2 benua yakni Eropa dan Asia. Secara geografis hal tersebut menjadi peluang ekonomi bagi Indonesia untuk menjadikan kawasan perbatasan di wilayah Sabang sebagai poros perdagangan di kawasan Asia Eropa. Namun demikian hal tersebut menjadi potensi kerawanan ancaman terhadap keamanan negara yang masuk melalui perbatasan, antara lain aktifitas kegiatan ilegal maupun kejahatan transnasional di wilayah perbatasan laut.
Isu ekonomi dan keamanan tersebut tentunya menjadi perhatian penuh Pemerintah dalam upaya pengelolaan perbatasan negara di Provinsi Aceh khususnya di Kota Sabang. Hadirin yang saya hormati, Memperhatikan kebutuhan faktual pengelolaan perbatasan, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi, antara lain:
Pertama, perlu diwaspadai ancaman dan gangguan keamanan yang berpotensi masuk melalui perbatasan negara. Pengendalian keamanan oleh instansi 7 pertahanan keamanan terkait di wilayah perbatasan mutlak dilakukan, mengingat keamanan merupakan stimulus bagi terlaksananya pembangunan.
Selain itu, pembangunan jaringan intelijen melalui Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan peningkatan koordinasi antar instansi anggota Kominda secara terpadu dalam rangka deteksi dan cegah dini terhadap potensi ancaman perlu terus ditingkatkan mengingat pada tahun 2024 negara kita akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dimana, yaitu Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan anggota Legislatif secara serentak pada 14 Februari 2024 yang mana tahapannya telah dimulai sejak 14 Juni 2022, dan Pemilukada serentak pada November 2024.
Kedua, khusus kepada Pemerintah Daerah Kawasan Perbatasan agar terus meningkatkan efektivitas pengelolaan perbatasan negara dengan melakukan monitoring terhadap implementasi pembangunan yang dilakukan oleh K/L terkait di bawah koordinasi BNPP sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana ditetapkan oleh Perpres Nomor 118 Tahun 2022.
Pemerintah Daerah juga harus terus mencermati ekses-ekses yang berpotensi terjadi di kawasan perbatasan negara, serta membangun koordinasi dengan semua pihak terkait dari daerah 8 hingga tingkat pusat untuk mempercepat penyelesaian permasalahan yang terjadi pada tingkatan masingmasing. Ketiga, pelaksanaan hukum agar lebih fleksibel dengan mengedepankan kemanfaatan bagi masyarakat (pendekatan restorative justice) dengan tidak mengabaikan hal-hal serius yang yang mengancam stabilitas pertahanan keamanan negara.
Pembangunan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata. Dalam kesempatan kunjungan kerja, dukungan dan peran serta Lembaga Pemerintah dan dunia usaha, menjadi bagian dari sinergi yang kita bangun di perbatasan.
Untuk itu melalui kesempatan ini, secara khusus Mahfud menyampaikan terima kasih kepada: Pertama, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), yang telah memberikan bantuan berupa 1500 kaleng Daging Qurban (Kornet), 1 paket Panel Surya dan pembangunan 10 Rumah Tidak Layak Huni. Kedua, PT. Harita Group, yang memberikan bantuan berupa 540 paket Sembako dan 200 paket Perlengkapan Sekolah SD. 9 Ketiga, PT. Deli Pratama, yang telah memberikan bantuan berupa 1 unit Mesin Generator, 4 unit Hand Traktor, 4 unit Mesin Motor Tempel dan 40 unit Jaring Tangkap Ikan. Keempat, dari Kemenko Polhukam berupa 500 paket sembako.
“Hal ini merupakan cerminan kepedulian semua komponen bangsa. Semua bantuan tersebut, saya yakin akan sangat bermanfaat bagi masyarakat perbatasan di Kota Sabang dan Satgas Pamputer TNI di Pulau Rondo. “
Mahfud percaya, kita semua dalam wadah BNPP akan berusaha dan bersatu padu untuk mewujudkan kawasan perbatasan sebagai beranda depan yang mewakili wajah bangsa dan menjadi representasi kemajuan Indonesia. Dengan sinergitas dan kerjasama seluruh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah, Mahfud yakin komitmen menghadirkan negara di perbatasan dan membangun Indonesia dari pinggiran akan terwujud. Harapan terwujudnya perbatasan negara sebagai kawasan yang aman, berdaulat dan berdaya saing seperti yang kita inginkan, menjadi sebuah visi yang mampu kita wujudkan bersama.
