JAKARTA, Bisnistoday – Pergantian kepemimpinan tinggal menghitung bulan atau sampai Oktober 2024 mendatang. Untuk itu, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menkeu Sri Mulyani untuk mempersiapkan masa transisi pengelolaan anggaran.
“Memang nanti kan tidak terhindarkan itu harus ada pembahasan antara pemerintah sekarang dengan yang akan datang,” kata Menkeu Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (19/2).
Menkeu mengutarakan, dirinya mendapat arahan dari Presiden Jokowi untuk menavigasi anggaran, terutama pada masa transisi pemerintahan agar berjalan dengan baik. Memang, seharusnya ada pembahasan terkait sinkronisasi anggaran yang dilakukan antara pemerintah saat ini dengan pemerintah selanjutnya.
Dalam laporannya, Sri Mulyani juga mengaku memberikan sejumlah laporan, seperti pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk ASN. Meski demikian, Menkeu mengatakan bahwa ia tidak ikut dalam pembahasan sinkronisasi anggaran bersama pemerintah selanjutnya. “Nanti itu Bapak Presiden lah ya. Aku enggak lah, aku ngurusin APBN aja,” ujar Sri Mulyani.
Seperti diketahui, rancangan anggaran telah dibahas untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 mendatang. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran pimpinan eselon I Kementerian Keuangan.
“Kemarin siang, saya bersama Pak Wamenkeu dan jajaran pimpinan eselon I berdiskusi cukup panjang mengenai topik yang sangat penting, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun 2025,” kata Sri Mulyani.
Secara khusus, Menkeu meminta agar perancangan APBN kali ini makin dipertajam, sehingga APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental. Selain itu, juga menjawab harapan-harapan dari masyarakat Indonesia./ant/
