JAKARTA, Bisnistoday- PT Migas Hulu Jabar ONWJ menyalurkan CSR Pendidikan kepada warga Kepulauan Seribu, DKI Jakarta berupa pembangunan Rumah Quran Durrotun Nasihin di Pulau Pramuka, Kabupaten Kep. Seribu.
“Peresmian bangunan Rumah Quran Durrotun Nasihin merupakan penyaluran tahap ke 3 sepanjang tahun 2020, Dan diharapkan dapat terbina hingga jangka waktu panjang,” ungkap Ardra Teja Bhaswara, Direktur Operasional PT MUJ ONWJ dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (26/11).
Ardra mengatakan, keterjalinan hubungan dengan Majelis Taklim Durrotun Nasihin dengan MUJ ONWJ sudah berlangsung beberapa waktu sebelumnya. Bersama Majelis Taklim, membentuk kelompok binaan Rumah Quran Durrotun Nasihin sebagai wadah para tahfidz dan santri dalam pengembangan ilmu agama Islam.
“Penyaluran CSR ini merupakan program berkelanjutan yang dilakukan sejak awal tahun 2020. Demikian juga pembangunan serta peresmian sarana ini mengutamakan protokol kesehatan,” tuturnya.
Seperti diketahui, sebagian saham PT MUJ ONWJ dimiliki Pemprov DKI Jakarta melalui BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai bentuk realisasi regulasi Migas yang mengharuskan adanya participating interest (PI) 10 persen bagi pemerintah daerah termasuk wilayah DKI Jakarta.
“Penyaluran CSR ini merupakan wujud kepedulian sosial, PT MUJ ONWJ dan Pemprov DKI Jakarta sebagai pemegang saham kepada warga di Kabupaten Kep. Seribu,” tuturnya.
Seperti diketahui, menurut Ardra, dalam menerapkan tanggungjawab sosial perusahaan, PT MUJ ONWJ memegang teguh empat pilar Corporate Social Responsibility (CSR). Untuk wilayah Kepulauan Seribu, untuk saat ini pada bidang Pendidikan.
“Sesuai dengan 4 Pilar CSR MUJ ONWJ, CSR ini merupakan penyaluran dalam bidang Pendidikan. Kedepan diharapkan penyaluran CSR di wilayah Kepulauan Seribu dapat dilakukan pada pilar lain yaitu ekonomi, kesehatan dan Lingkungan”, tambahnya.
Acara peresmian gedung sekolah quran tersebut dihadiri oleh perwakilan PT MUJ ONWJ, PT MUJ (selaku pemegang saham Jawa Barat), PT Jakpro, elemen Pemerintah Kabupaten dan elemen masyarakat serta diadakan dengan tetap menggunamakan protokol kesehatan.
