JAKARTA, Bisnistoday – Penduduk Indonesia yang tinggal di perkotaan sudah mencapai 59 persen. Ini berarti bahwa 167 juta penduduk Indonesia tinggal di kota. Begitupun, kemiskinan di perkotaan juga sangat besar sehingga program pengentasan kemiskinan juga harus dijalankan di kota-kota.
Urbanisasi yang begitu cepat, mendorong peningkatan penduduk perkotaan akan semakin berjubel. Bahkan pada tahun 2045, diperkirakan penduduk perkotaan dapat mencapai 70 persen.
Fenomena yang menggejala di masyarakat adalah menyediakan jasa transportasi kendaraan bermotor yakni Ojek Online(OJOL), melalui platform; Gojek, Grab, Maxim dan lainnya. Kehadiran pekerjaan ini, samakin bertambah massif dalam beberapa tahun terakhir.
Ditunjang dengan melek teknologi, sistem keuangan dan kewirausahaan yang baik, jasa Gojek ini menjagi pilihan masyarakat. Hanya saja, dibalik kehebatan dan keunggulan Gojek, model bisnis seperti ini hanya menguntungkan perusahaan dan meninggalkan nasib dan masa depan stakeholders utamanya, yaitu pengemudi. Model bisnis seperti ini akan selamanya miskin dan tidak akan pernah bergerak naik kelas vertikal ke atas.
Dalam ideologi pemerintahan sekarang, yang menjalankan sistem sosialisme pasar, Gojek akan lebih baik dibangun dan ditransformasikan menjadi koperasi. Para driver tersebut nanti menjadi pemilik entitas bisnisnya, yakni koperasi. Platform dan aplikasinya dijalankan oleh pengurus koperasi.
Atau pemerintah melalui Danantara membuat platform transportasi digital dengan bisnis model koperasi, yang nanti akan dimiliki oleh ratusan ribu atau jutaan pengemudi motor dan mobil. Ini lebih sesuai dengan ideologi pemerintah pada saat ini.
Contoh yang ada adalah co-op Ride, platform ride-sharing berbasis koperasi. Koperasi transportasi digital ini berada di New York City, yang dimiliki dan dikelola oleh para pengemudi, bukan perusahaan besar teknologi digital seperti Uber dan Lyft.
Dibandingkan dengan ide koperasi merah putih, gagasan transformasi digital seperti jauh lebih layak. Koperasi merah putih tetap penting untuk memajukan pedesaan tetapi koperasi transportasi digital ini akan lebih feasible secara ekonomi dan bisnis karena masyarakat perkotaan juga lebih banyak jumlahnya dibandingkan masyarakat pedesaan sekarang.
Warisan Nadiem Makariem adalah warisan yang hebat dan sangat bernilai. Meski begitu, saya menyampaikan kritik model bisnis yang tidak menyertakan pengemudi sebagai stakeholders utamanya merupakan implementasi model kapitalisme murni. Sementara itu, ideologi pemerintahan Prabowo lebih bersifat sosialisme pasar.
Tentu saja, Presiden Prabowo pasti dipengaruhi oleh pemikiran Prof Sumitro. Ideologi Sumitro sulit dipisahkan dari corak nasionalisme, yang memandang ekonomi Pancasila sesuai pembukaan UUD 1945 merupakan realisasi nilai-nilai Pancasila yang normatif.
Di era awal kemerdekaan, paham nasionalisme konstitusional (berbasis UUD 1945) dan sosialisme demokratik berpengaruh besar. Artinya, Sumitro berkeyakinan perubahan struktural ekonomi harus diarahkan untuk kepentingan rakyat banyak, dengan campur tangan negara yang kuat.
Inilah yang diprektekkan oleh Presiden Prabowo dalam kebijakan-kebijakan ekonominya pada saat ini. Ini sejalan dengan pemikirannya didalam bukunya Paradoks Indonesia, yakni perlunya negara menjalankan kebijakan ekonomi berdasarkan konstitusi (Ekonomi Konstitusi).
Jakarta, Juni 2025
Oleh : Prof. Didik J Rachbini, Guru Besar dan Ekonom INDEF
