JAKARTA, Bisnistoday – Kartu Skor Keberhasilan Pemerintah Daerah (Regional Government Success Scorecard/RGSS) dan situs webnya diluncurkan di Jakarta, Rabu (3/6). Alat ukur ini, dikembangkan oleh Chandler Governance Group (CGG), dengan dukungan dari Gates Foundation. RGSS adalah alat berbasis data yang dirancang untuk mengidentifikasi pendorong utama keberhasilan pemerintah daerah. Kartu Skor ini menjawab pertanyaan “apa yang berhasil” dan “mengapa” untuk mendukung perencanaan, pembuatan kebijakan, dan penganggaran yang lebih baik oleh pemerintah dan mitranya.
“RGSS bukanlah rapor; ini adalah alat diagnostik. Tujuan kami adalah untuk membantu para pemimpin nasional dan lokal lebih memahami faktor-faktor yang terkait dengan variasi hasil dan keluaran tata kelola di berbagai konteks, dan untuk mengungkap pelajaran praktis yang dapat dibagikan di seluruh pemerintahan daerah. 514 kota dan kabupaten di Indonesia menyediakan konteks negara pertama yang penting untuk menerapkan RGSS, menunjukkan bagaimana alat ini dapat diadaptasi ke sistem pemerintahan daerah yang besar dan beragam,” kata Wu Wei Neng, Chief Executive Officer dari Chandler Governance Group.
Menurutnya, CGG bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), untuk mengadaptasi RGSS sesuai konteks Indonesia. Aplikasi Indonesia ini memberikan pandangan komparatif dan kontekstual tentang kinerja pemerintah daerah di 514 kota dan kabupaten di Indonesia, dengan mempertimbangkan kondisi struktural di mana masing-masing beroperasi.
Seminar peluncuran tersebut mempertemukan para pejabat senior dari kementerian nasional, pemimpin dari pemerintah daerah, dan akademisi. Pidato utama disampaikan oleh perwakilan senior dari KEMENDAGRI dan BAPPENAS, yang mencerminkan relevansi inisiatif tersebut terhadap agenda pembangunan regional Indonesia.
Tata Kelola Pemerintahan
RGSS dirancang untuk mendukung diskusi tentang peningkatan tata kelola pemerintahan lokal dengan mengungkap wawasan tentang faktor-faktor yang terkait dengan variasi dalam hasil dan dampak pemerintahan lokal, termasuk kesehatan masyarakat, pendidikan, lapangan kerja, dan kualitas lingkungan.
Kerangka kerja ini disusun berdasarkan empat pilar. Tiga pilar pertama adalah ‘Kemampuan’ (kapasitas dan kualitas kelembagaan), ‘Masukan’ (sumber daya yang tersedia bagi pemerintah daerah), dan ‘Kinerja’ (hasil yang dirasakan warga). Pilar keempat, ‘Lingkungan Dasar’, mencakup kondisi struktural, seperti geografi dan kekayaan sumber daya alam, yang sebagian besar berada di luar kendali langsung pemerintah daerah.
RGSS untuk Indonesia dibentuk melalui proses pengembangan selama setahun yang melibatkan kementerian, lembaga, asosiasi pemerintah daerah, dan peneliti kebijakan di Indonesia, yang membantu memastikan bahwa kerangka kerja tersebut mencerminkan konteks tata kelola lokal negara ini.
Melibatkan Berbagai Asosiasi
Selama proses ini, CGG dan LPEM FEB UI melakukan diskusi mendalam dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Indonesia (APEKSI). Diskusi-diskusi ini membantu memberikan informasi tentang kerangka kerja Scorecard, pemilihan indikator dan metrik, serta pendekatan penyesuaian konteks.
Dr. Heriyandi Roni, M.Si., Direktur Evaluasi Kinerja Daerah dan Peningkatan Kapasitas, Kemendagri berpendapat, memperkuat tata kelola daerah membutuhkan pendekatan yang berbasis bukti dan responsif terhadap kebutuhan lokal.
”Kami menyambut inisiatif RGSS sebagai alat yang bermanfaat untuk lebih memahami faktor-faktor yang terkait dengan perbedaan hasil dan kinerja pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Kami berharap inisiatif ini dapat mendukung pembelajaran yang konstruktif dan pembuatan kebijakan yang terinformasi di antara pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan hasil pembangunan,” kata Heriyandi./
