JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah diminta terbuka mengenai harga subsidi dan non subsidi agar tidak menuai polemik di masyarakat. “Masyarakat mengharapkan pemerintah terbuka terkait dengan harga subsidi dan nonsubsidi agar tidak menuai polemik berkepanjangan,” terang Ketua DPD RI, La Nyalla Mattalitti melalui akun Twitter @ AA LaNyalla MM Ketua DPD RI.
Dalam twit-nya, LaNyalla mengutarakan, perbandingan harga BBM subsidi antara Indonesia dengan Malaysia yang belakangan marak di media harus dijelaskan secara transparan. Akun Twitter tersebut tertera follower 94,7 ribu, Following 185, dan telah di twitt sebanyak 8.115 kali.
“Sebab, selama ini pemerintah kerap membandingkan harga BBM subsidi dengan negara lain. Yang akhirnya banyak diteruskan pendukung pemerintah di media-media sosial. Belakangan, marak di media sosial soal harga BBM di Malaysia yang disebut lebih murah dari Indonesia,” dalam twit-nya.
LaNyalla meminta, pemerintah terbuka terhadap harga subsidi BBM jenis Pertalite jika dibandingkan dengan subsidi BBM jenis Petrol 95 yang ada di Malaysia. Hal itu penting untuk dijelaskan secara rinci oleh pemerintah agar tak ada yang ditutupi.
Tanggapan Pengamat
Ia mengacu pada pernyataan pengamat kebijakan publik Bambang Haryo telah memberikan tanggapan dan pandangannya terkait subsidi harga BBM Petrol 95 (Oktan 95) yang ada di Malaysia dan subsidi harga BBM Pertalite Oktan 90 yang ada di Indonesia.
“Menurut Bambang Haryo, hasil pengecekan di Malaysia harga Petrol 95 dengan Oktan yang setara dengan Pertamax Plus dibanderol sebesar 2,05 ringgit atau Rp6.844 dengan subsidi 0,45 ringgit. Untuk harga tanpa subsidi Rp 8.347. Sedangkan di Indonesia, harga Pertalite tanpa subsidi di klaim sebesar Rp. 17.200/liter,” dalam tulisannya.
Jadi, tegas LaNyalla, pemerintah terbuka saja. Jangan ada yang ditutup-tutupi, apalagi membandingkan dengan negara lain sebagai pembenar kebijakan pengurangan subsidi, namun ada kekeliruan di dalamnya.
“Polemik akan terjadi, terutama angkutan yang kurang terawasi oleh Organda, kenaikan harga bisa dua kali lipat, kasus ini terjadi di daerah- daerah yang kurang terawasi dan ini memicu permasalahan sosial. Artinya, ada potensi gejolak sosial yang bisa terjadi,” tegasnya./
