Pemerintah Masih Hitung Biaya Vaksinasi Covid-19 Gratis

sidikSenin, 21 Desember 2020, 16:12 WIB

PEREKONOMIAN INDONESIA 2023: Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, tantangan pada tahun 2023 semakin komplek dan polanya menjadi sangat tidak terprediksi. Hal ini karena ada aspek geopolitik, aspek keamanan dan apek perang, juga aspek ekonomi seperti krisis pangan dan energi yang sumbernya kadang-kadang juga berasal dari non ekonomi

Social Media

JAKARTA, Bisnistoday- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah masih melakukan penghitungan jumlah kebutuhan anggaran untuk membiayai vaksinasi Covid-19 yang akan dilakukan gratis.

Saat ini, pemerintah baru mengantongi anggaran sementara sebesar Rp54,44 triliun. Anggaran ini berasal dari cadangan Rp18 triliun dan anggaran kesehatan dalam Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 yang diperkirakan tidak dieksekusi Rp36,44 triliun.

“Kita masih memiliki space seperti instruksi presiden bahwa semua kementerian/lembaga harus memprioritaskan penanganan Covid-19 untuk vaksinasi,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual realisasi APBN hingga akhir November 2020 di Jakarta, Senin (21/12).

Kementerian Keuangan, lanjut dia, akan mengikuti Kementerian Kesehatan dalam menetapkan target vaksinasi.

Jika jumlah yang divaksin adalah 70 persen dari jumlah penduduk, lanjut dia, maka diperkirakan akan ada sekitar 182 juta orang yang akan menjalani vaksinasi.

“Kita akan hitung berdasarkan berapa dosis yang disuntikkan. Kalau rata-rata vaksin dua kali suntik berarti 182 juta dikali dua dosis,” katanya.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga harus menghitung bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian BUMN termasuk Bio Farma, terkait efektivitas vaksin Covid-19.

Jika, kemampuan vaksin itu mencapai 90 persen, maka vaksin yang disediakan harus lebih dari 100 persen atau 10 persen di atas kebutuhan untuk vaksinasi 182 juta orang.

Tak hanya itu, faktor penurunan kualitas atau kerusakan yang berpotensi terjadi dalam proses distribusi mengingat topografi wilayah Indonesia, juga menjadi indikator yang masuk penghitungan pemerintah.

Pemerintah juga menghitung jumlah tenaga kesehatan, hingga prioritas yang nanti dilakukan ketika melakukan vaksinasi sehingga baru diketahui besaran proyeksi dana yang dibutuhkan untuk vaksinasi gratis.

Meski meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk melakukan prioritas anggaran untuk membiayai kebutuhan vaksinasi gratis, namun Menkeu mendorong institusi tersebut tetap melakukan belanja, mendorong momentum pemulihan ekonomi.

“Itulah yang sedang kita terus kaji, dan secara hati-hati melakukan langkah penyesuaian APBN karena belum jelas jumlah vaksin, berapa harganya, efikasi berapa banyak dan wastegae-nya berapa, maka kami belum bisa menemukan angkanya hari ini,” imbuh Sri Mulyani./