BANDUNG, Bisnistoday – Sejumlah Senat Akademik (SA) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) menilai Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UPI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemilihan Rektor UPI cacat hukum. Pasal 17 yang mengatur bahwa masing-masing anggota MWA memiliki satu suara bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta UPI.
Mengacu pada Pasal 20 Ayat (4) Statuta UPI, “Dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor, anggota MWA dari unsur Menteri mempunyai 35 persen hak suara dan anggota lain secara bersama-sama memiliki 65 persen hak suara.” Anggota SA UPI Elly Malihah menilai ketentuan tersebut berlaku untuk seluruh tahapan.
“Dengan demikian, hak istimewa 35 persen suara yang dimiliki pemerintah dan diwakili menteri seharusnya berlaku pada semua tahapan tersebut. Karena itu, kami melihat peraturan MWA yang mengatur bahwa suara Menteri sama dengan anggota MWA lainnya cacat hukum,” ungkap Elly.
Guru besar bidang Sosiologi Pendidikan ini menilai pasal tersebut mengebiri suara Menteri dari seharusnya 35 persen menjadi hanya satu suara. Padahal, pemilihan rektor adalah serangkaian kegiatan yang terdiri atas penjaringan, penyaringan, dan pemilihan rektor. Peraturan tersebut juga bisa dimaknai sebagai pengabaian atau mereduksi suara pemerintah yang menjadi pemegang saham utama UPI sebagai perguruan tinggi negeri.
Elly juga mengungkapkan, meski sama-sama menjadi anggota MWA, namun Menteri memiliki kedudukan spesial. Menteri merupakan penentu akhir dalam penyelesaian masalah. Ini tertuang dalam Pasal 19 Ayat (3) Statuta UPI, “Apabila dalam penyelenggaraan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terjadi masalah dan MWA tidak dapat menyelesaikan masalah dimaksud, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Menteri.”
“Kami menuntut revisi Pasal 17 Peraturan MWA Nomor 1/2025 dengan mengatur secara ekplisit bahwa Menteri memiliki 35 persen suara pada seluruh tahapan pemilihan. Jika tidak ada perubahan, maka tagline ‘values for value, full commitment, no conspiracy’ hanyalah slogan kosong belaka. Tanpa perubahan pasal 17, peraturan MWA berpotensi delik hukum yang akan mengganggu proses penetapan rektor,” tambah Elly.
Tata Kelola Perguruan Tinggi
Di sisi lain, upaya mereduksi suara wakil pemerintah pada pemilihan rektor menjadi preseden buruk dalam tata kelola pendidikan tinggi. Ini bisa memberikan kesan bahwa UPI mengambil posisi berhadapan dengan pemerintah. Padahal, perguruan tinggi berkewajiban menerjemahkan visi dan misi pemerintah dalam menyelenggrakan pendidikan tinggi.
Dia mencontohkan pemilihan rektor di sejumlah perguruan tinggi yang berakhir pengambilalihan oleh kementerian yang membidangi pendidikan tinggi. “Kita masih ingat kasus UNS (Universitas Sebelas Maret) di mana hasil pemilihan rektor dibatalkan Menteri karena dianggap tidak sesuai dengan kaidah pemilihan yang jujur, transparan, dan demokratis. Tentu, kami keluarga besar UPI tidak ingin UPI mengalami nasib yang sama hanya karena kepentingan segelintir orang,” tegas Elly./
