BANDUNG, Bisnistoday – Pemerataan inklusi keuangan di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, tidak hanya bergantung pada perluasan layanan perbankan, tetapi juga pada peningkatan literasi keuangan digital masyarakat.
Di tengah pesatnya transformasi digital, kemampuan masyarakat memahami layanan keuangan sekaligus menjaga keamanan transaksi menjadi faktor penting agar manfaat digitalisasi dapat dirasakan secara merata.
Pengamat Ekonomi Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi, mengatakan tantangan utama inklusi keuangan masih berkaitan dengan ketimpangan perkembangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
“Distribusi perkembangan ekonomi masih belum merata. Aktivitas ekonomi lebih banyak bergerak di perkotaan, sedangkan di pedesaan, terutama yang berbasis pertanian, perputaran ekonominya masih terbatas,” ujar Acuvuarta, kepada Bisnis Today, Selasa (30/6).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat akses terhadap layanan keuangan modern juga berkembang tidak merata. Selain infrastruktur, kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi tantangan yang harus diatasi bersama.
Ia menilai perbankan justru perlu hadir sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar mengikuti perkembangan ekonomi yang sudah terbentuk.
Di sisi lain, meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital juga diiringi dengan semakin kompleksnya ancaman kejahatan siber. Berbagai modus penipuan digital juga semakin beragam, sehingga masyarakat perlu dibekali pemahaman yang memadai sebelum menggunakan layanan digital.
“Literasi masyarakat harus terus ditingkatkan. Perlindungan konsumen dan keamanan transaksi memang menjadi tanggung jawab regulator dan perbankan, tetapi ada juga titik-titik kerawanan yang berasal dari pengguna. Karena itu, edukasi harus terus dilakukan,” kata Acuviarta.
Perkuat Edukasi
Senada dengan hal tersebut, RCEO BRI Region 9 Bandung, Dewi Hestiningrum S, mengatakan transformasi digital harus berjalan beriringan dengan edukasi kepada masyarakat agar tidak ada kelompok yang tertinggal dalam mengakses layanan keuangan.
Menurutnya, BRI terus melakukan pendampingan kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan layanan digital melalui insan BRILiaN di kantor cabang maupun jaringan Agen BRILink yang tersebar di berbagai daerah.
“Kami percaya transformasi digital tidak boleh meninggalkan siapa pun. Karena itu, edukasi tatap muka tetap menjadi pilar utama. Kami mengoptimalkan insan BRILiaN di setiap kantor cabang dan Agen BRILink untuk mendampingi nasabah secara langsung, tahap demi tahap, hingga mereka merasa nyaman dan percaya diri menggunakan layanan digital,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dinilai efektif, terutama bagi kelompok lanjut usia maupun pelaku usaha sektor informal yang umumnya masih membutuhkan pendampingan sebelum beralih ke layanan digital.
Dewi menjelaskan, salah satu inovasi yang mendorong perubahan perilaku transaksi masyarakat adalah BRImo. Menurutnya, aplikasi tersebut kini tidak lagi hanya berfungsi sebagai layanan mobile banking, tetapi telah berkembang menjadi pusat aktivitas keuangan nasabah.
“BRImo saat ini menjadi bagian dari gaya hidup nasabah. Nasabah dapat mengelola keuangan, membayar tagihan, membeli produk asuransi, hingga berinvestasi dalam satu aplikasi yang dapat diakses selama 24 jam. BRImo bukan sekadar aplikasi mobile banking, tetapi telah menjadi gerbang utama interaksi nasabah dengan BRI,” katanya.
Selain BRImo, penggunaan QRIS juga dinilai berperan besar dalam memperluas transaksi non-tunai sekaligus mendorong inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM.
“QRIS merupakan game changer dalam ekosistem pembayaran nasional. Mulai dari pasar tradisional, warung kopi, hingga merchant modern, QRIS membuat transaksi menjadi lebih cepat, transparan, dan efisien. Bagi UMKM, transaksi digital juga membantu pencatatan omzet sehingga membuka akses yang lebih luas terhadap layanan perbankan, termasuk pembiayaan,” ujar Dewi.
Meski demikian, ia mengakui transformasi digital perbankan masih menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi dengan tingkat literasi digital masyarakat.
“Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara akselerasi teknologi dan kesiapan masyarakat. Jika teknologi berkembang lebih cepat daripada kemampuan masyarakat menggunakannya, risiko eksklusi justru meningkat. Selain itu, ancaman keamanan siber dan modus social engineering juga terus berkembang sehingga inovasi teknologi harus selalu diiringi edukasi dan perlindungan nasabah,” tuturnya.
Baik Acuviarta maupun Dewi sepakat bahwa peningkatan literasi digital menjadi fondasi penting dalam memperluas inklusi keuangan. Dengan dukungan infrastruktur, edukasi yang berkelanjutan, serta inovasi layanan perbankan yang mudah diakses, transformasi digital diharapkan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat hingga ke pelosok daerah secara aman dan inklusif.E2
