JAKARTA, Bisnistoday – Operasi penertiban kawasan hutan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menjadi sorotan. Di tengah klaim keberhasilan negara “mengembalikan” lahan hutan, publik justru menyoroti dugaan ketidakadilan: penegakan yang dinilai selektif, tertutup, dan sarat kepentingan korporasi besar.
Sejumlah perusahaan diumumkan secara terbuka sebagai target penertiban dan dijadikan contoh ketegasan negara. Namun, perusahaan besar lain yang disebut memiliki persoalan serupa nyaris tak tersentuh, bahkan status hukumnya tidak pernah dipublikasikan. Kondisi ini memicu kecurigaan adanya “perlakuan khusus” bagi pihak tertentu.
Pengamat kebijakan publik Dr. Bonatua Silalahi menilai, persoalan utama justru terletak pada minimnya keterbukaan data. “Kewenangan besar tanpa transparansi akan melemahkan legitimasi hukum. Publik bisa menilai penertiban sebagai kompromi kepentingan, bukan keadilan,” ujarnya di Jakarta, Selasa (6/1).
Bonatua juga mengingatkan, penertiban administratif tanpa penindakan hukum terhadap aktor pengendali hanya melahirkan kebijakan yang tampak tegas di permukaan, namun lemah secara etik dan keadilan.
Cepat Bertindak, Lambat Menjelaskan
Kasus PT Mahakam Sumber Jaya (MSJ) sering disebut sebagai contoh. Lahan perusahaan diklaim telah kembali ke negara, namun publik tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai proses hukum lanjutan terhadap manajemen maupun aliran keuntungan.
Di sisi lain, perusahaan seperti PT Position di Maluku Utara, yang dikaitkan dengan konflik panjang bersama masyarakat adat, tak pernah muncul dalam rilis resmi Satgas PKH. Pertanyaan pun muncul: apakah semua pihak diperlakukan setara?
Hukum Keras ke Bawah, Lunak ke Atas
Kritik juga datang dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Menurut Roni Septian Maulana, di beberapa daerah justru petani dan masyarakat kecil yang merasakan dampak penertiban.
“Di Jambi, lahan garapan warga dipasangi papan Satgas PKH padahal dikelola masyarakat sejak lama. Ini menunjukkan hukum keras ke bawah, lunak ke atas,” katanya. Sementara itu, perusahaan besar yang dilaporkan masyarakat adat justru tak tersentuh.
Masyarakat Adat: Hak Terpinggirkan
Ketua Inisiatif Masyarakat Adat (IMA) Indonesia, Nukila Evanty, menilai pola penertiban saat ini lebih banyak menguntungkan korporasi ketimbang melindungi masyarakat adat dan lingkungan.
“Negara lebih sigap memberi ruang izin perkebunan dan tambang dibanding memastikan perlindungan hak masyarakat adat,” tegasnya.
Nukila mengingatkan, tanpa audit independen dan keterbukaan data, penertiban bisa berubah menjadi arena kompromi antara kekuasaan dan modal, hutan mungkin “terselamatkan” secara administratif, tetapi keadilan sosial dan ekologis justru terpinggirkan.
Ujian Serius bagi Pemerintah
Publik kini mendesak agar pemerintah membuka daftar lengkap target penertiban, kriteria prioritas, hingga mekanisme evaluasi yang digunakan Satgas PKH.
Tanpa klarifikasi terbuka, kebijakan penertiban dikhawatirkan kembali dipersepsikan “tajam ke bawah, tumpul ke atas” sekaligus menjadi ujian penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hingga berita ini diturunkan, Satgas PKH belum memublikasikan secara rinci data penertiban maupun langkah korektif atas kritik publik.//
