www.bisnistoday.co.id
Minggu , 9 Februari 2025
Home EKONOMI Penggunaan Anggaran Bansos Harus Transparan
EKONOMI

Penggunaan Anggaran Bansos Harus Transparan

bansos
Bantuan Sosial
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday- Pemerintah diminta meningkatkan transparansi penggunaan anggaran bantuan sosial (bansos) untuk Covid-19. Selain itu, diperlukan indikator lain dalam menakar kesuksesan suatu kementerian/lembaga, tidak hanya dari tingkat daya serapan anggaran saja.

Menurut peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Pingkan Audrine Kosijungan tingginya tingkat daya serapan tidak serta merta membuktikan kalau sebuah program berjalan sukses. Lebih jauh lagi, perlu dipastikan kriteria penerima bantuan, ketepatan sasaran penerima bantuan dan mekanisme pengadaan material dari program tersebut.

“Perlu dikawal juga penggunaan dananya memang tepat sasaran atau tidak. Kami mengapresiasi langkah KPK yang tengah mengusut lebih lanjut mengenai masalah pendataan penerima bansos dan proses penyalurannya. Proses pemulihan ekonomi tentu terganggu karena dana yang semestinya digunakan untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah kondisi disrupsi ekonomi saat ini justru terkumpul untuk kepentingan pribadi para koruptor,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (11/12).

Ia menambahkan kendala dalam pendataan dan penyaluran bantuan menjadi masalah yang mencuat karena pendataan penerima bantuan.

Menurut Pingkan, diperlukan proses verifikasi yang valid atas data para penerima bantuan untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan berdampak kepada yang berhak menerima.

“Tentu saja hal ini tidak lepas dari peran serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk terus berkoordinasi untuk memastikan validitas data penerima bantuan dan perlunya pemeriksaan secara langsung di lapangan untuk memastikan kebenarannya,” katanya.

Pemerintah telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk merespons disrupsi sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 di Indonesia, salah satunya ialah restrukturisasi anggaran negara.

Melalui Perpres Nomor 54 Tahun 2020, anggaran negara diprioritaskan untuk tiga hal utama yaitu untuk menjamin kesehatan dan keselamatan masyarakat, termasuk tenaga medis; memastikan perlindungan dan jaring pengaman sosial untuk masyarakat rentan; serta perlindungan terhadap dunia usaha.

Setidaknya terdapat 24,9 juta masyarakat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan dan 115 juta masyarakat kelas menengah rentan yang dapat terdampak dari pandemi Covid-19.

Sejak ditemukannya kasus Covid-19 pada awal Maret silam, pemerintah telah merespons dengan kebijakan-kebijakan yang berfokus pada penanganan dan pencegahan kasus Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional.

Adapun data terakhir yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan pada 25 November 2020, menunjukkan realisasi anggaran untuk merespons situasi pandemi melalui PEN telah terealisasi sebesar 62,1 persen dari total anggaran sebesar Rp695,2 triliun.

Namun, tambah Pingkan, pemulihan ekonomi tidak akan tercapai jika pemerintah tidak benar-benar memusatkan kebijakannya pada penanganan kasus Covid-19.

“Walaupun saat ini tengah berjalan beriringan, namun ketegasan dari pemerintah dalam menegakkan aturan mengenai protokol kesehatan dan juga komitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan masyarakat dengan menambah kapasitas test kepada masyarakat menjadi sangat penting untuk mengetahui situasi riil yang ada di lapangan seperti apa,” pungkasnya./

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

TAWWAFI TOUR LUNCURKAN PAKET UMROH

SOROTAN BISNISTODAY

Beritasatu Network

Related Articles

EKONOMI

DRX Wear Hadirkan Inovasi untuk Lindungi Industri Olahraga Indonesia dari Produk Palsu

JAKARTA, Bisnistoday - Industri olahraga di Indonesia kini semakin berkembang, dan DRX...

EKONOMISektor Riil

Kembali Suburkan Tanah Pasca-kebakaran, Pupuk JSH Hadirkan Terobosan Baru

JAKARTA, Bisnistoday - Kebakaran hutan yang melanda Los Angeles, California, beberapa waktu...

Pagar Laut
EKONOMINasional

Cacat Prosedur, Menteri Nusron Cabut Sertipikat dan HGB di Laut Tangerang

TANGERANG, Bisnistoday – Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid bersama Menteri Kelautan dan Perikanan...

EKONOMISektor Riil

Pemerintah Perlu Sosialisasi Ulang TKDN Agar BUMN dan Kontraktor EPC Tak Langgar Aturan

JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri di...