JAKARTA, Bisnistoday – Di tengah derasnya arus perdagangan global, Indonesia menghadapi ancaman biologis yang semakin kompleks dan berlapis. Komoditas dari berbagai benua kini dapat tiba di pintu masuk Indonesia hanya dalam hitungan jam. Namun di balik geliat ekonomi yang menjanjikan, terdapat risiko senyap: hama, penyakit, organisme invasif, hingga produk bioteknologi ilegal yang mampu melumpuhkan ketahanan pangan, kesehatan hewan, ekosistem, serta roda perdagangan nasional.
Ironisnya, di saat ancaman semakin modern dan canggih, kapasitas sumber daya manusia Badan Karantina Indonesia (Barantin) justru tertinggal. Di sinilah persoalan krusial itu bermula dan mengapa negara perlu membuka mata.
Organisme invasif (IAS) kini dapat menyeberang benua melalui buah, sayuran, benih, kemasan kayu, hingga barang bawaan penumpang. Serangga eksotik, patogen tanaman dan hewan, penyakit ikan, hingga kontaminan berbahaya seperti LMO/GMO datang dalam wujud yang sulit dideteksi.
Dalam banyak kasus, penyelundupan pangan menggunakan modus yang makin variatif: penyamaran komoditas, pemalsuan dokumen, jalur tikus, hingga pengiriman kecil via kurir internasional. Jika hanya satu komoditas lolos dan membawa patogen mematikan, dampaknya bisa mencapai kerugian triliunan rupiah.
Namun siapa yang berdiri paling depan menghadapi ancaman ini? Petugas karantina—yang jumlahnya masih jauh dari ideal.
SDM Karantina: Tipis, Tak Merata, dan Terbebani Tantangan Baru
Menurut berbagai analisis internal, lebih dari 500 titik layanan karantina di pelabuhan, bandara, pos lintas batas, terminal penyeberangan, hingga kantor pos seharusnya dijaga oleh tenaga ahli diagnostik, entomolog, virolog, epidemiolog, hingga analis risiko lintas disiplin.
Faktanya, adalah tenaga laboratorium terbatas, analis risiko belum mencukupi, pemahaman tentang GMO/LMO belum merata, teknologi deteksi digital berbasis IoT dan AI masih dikuasai segelintir petugas maupun distribusi petugas di perbatasan sangat timpang.
Negara menginginkan keamanan hayati setingkat negara maju, tetapi tidak menyiapkan garda depannya dengan kemampuan yang memadai. Sebuah kontradiksi yang tak boleh dibiarkan.
Pendidikan Tinggi Vokasi Karantina
Banyak ahli kebijakan biosekuriti sepakat: Indonesia harus segera memiliki pendidikan tinggi vokasi karantina.Negara seperti Australia, Jepang, Korea, dan Selandia Baru sudah lama menerapkan pendidikan karantina khusus yang menyiapkan tenaga profesional di bidang; ksarantina Hewan dan penyakit eksotik, karantina Ikan dan patogen akuatik, karantina Tumbuhan dan OPT, bioteknologi dan deteksi molekuler serta manajemen biosekuriti lintas sektor
Indonesia, dengan skala ancaman yang jauh lebih besar, justru belum memiliki institusi seperti itu. Pendirian lembaga ini bukan sekadar urusan akademik, itu adalah pondasi ketahanan nasional.
Negara Harus Turun Tangan
Krisis SDM karantina tidak akan selesai jika pemerintah hanya memberi instruksi tanpa investasi. Diperlukan, regulasi resmi untuk pendirian pendidikan vokasi karantina, pendanaan besar untuk laboratorium diagnosa modern, rekrutmen tenaga ahli entomologi, virologi, patologi ikan, fitopatologi, digitalisasi sistem karantina berbasis kecerdasan buatan serta kerja sama internasional untuk riset dan pertukaran data
Ini bukan semata teknis birokrasi. Ini adalah urusan kedaulatan biologis bangsa.Salah satu pejabat biosekuriti bahkan mengingatkan, kasus seperti temuan Cesium-137 dalam produk ikan ekspor harus menjadi alarm keras bahwa sistem pertahanan hayati Indonesia rapuh. Dan tanpa SDM kuat, teknologi mahal tidak berarti apa-apa.
Pilar Ketahanan Pangan, Ekologi, dan Ekonomi
Ketahanan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh tentara, senjata, atau sistem pertahanan udara. Dalam dunia modern, biosekuriti adalah bentuk pertahanan yang sama pentingnya.
Jika hama eksotik menyerang sawit atau padi, efeknya langsung terasa pada ; harga pangan, industri logistik, pendapatan petani dan nelayan, stabilitas produksi serta citra Indonesia di perdagangan internasional. Dengan kata lain, investasi pada SDM Barantin adalah investasi pada ketahanan nasional jangka panjang.
Saatnya Pemerintah Menjadikan Biosekuriti
Indonesia tidak bisa terus-menerus berperan sebagai negara perdagangan besar tetapi dengan sistem karantina yang minim tenaga, minim teknologi, dan minim dukungan politik.
Negara membutuhkan, petugas karantina yang paham sains, laboratorium modern, pendidikan vokasi yang berdedikasi penuh, serta kebijakan yang berpihak pada keamanan hayati.
Ancaman biologis tidak menunggu. Globalisasi tidak menunggu. Dan musuh tak kasatmata ini bergerak lebih cepat dari kebijakan pemerintah.Menguatkan Barantin adalah langkah yang harus diambil sekarang sebelum kita membayar harga yang jauh lebih besar di masa depan.
Jakarta, November 2025
Oleh : Dr. Arifin Tasrif, Direktur Indonesia Biosecurity Advice
