JAKARTA, Bisnistoday – Industri perunggasan nasional kembali menghadapi tekanan berat. Di tengah tingginya kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani murah, para peternak ayam petelur justru mengalami kerugian akibat biaya produksi yang terus membubung sementara harga jual telur di tingkat peternak anjlok.
Kondisi ini memicu kekhawatiran banyak pihak karena tidak sedikit peternak rakyat yang terpaksa menanggung utang, menjual aset, hingga gulung tikar akibat usaha yang tak lagi mampu menopang biaya operasional.
Guru Besar IPB University, Yuli Retnani, menilai industri perunggasan sebenarnya memiliki peran sangat strategis dalam menopang ketahanan pangan nasional. Menurutnya, sektor ini menjadi tulang punggung penyediaan protein hewani masyarakat Indonesia.
“Industri perunggasan adalah kisah sukses modernisasi pertanian dan teknologi pangan. Dalam waktu singkat, ayam broiler dapat dipanen dan produksi telur berlangsung sangat efisien melalui teknologi pembibitan, pakan, kesehatan ternak, dan manajemen kandang modern,” ujarnya.
Ia menjelaskan, daging ayam dan telur selama ini menjadi sumber protein paling terjangkau bagi masyarakat. Selain itu, industri perunggasan juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dari hulu hingga hilir.
Namun di balik keberhasilan tersebut, tersimpan persoalan serius yang selama ini dirasakan peternak mandiri. Banyak peternak mengeluhkan tingginya harga pakan, bibit DOC (day old chick), obat-obatan, hingga biaya distribusi yang tidak sebanding dengan harga jual hasil ternak di pasar.
“Peternak rakyat akhirnya hanya menjadi price taker. Mereka membeli input mahal, menjual hasil murah, dan menanggung risiko terbesar,” kata Yuli.
Struktur Industri
Menurutnya, persoalan utama bukan lagi pada teknologi produksi, melainkan struktur industri yang dinilai semakin terkonsentrasi dan membuka ruang praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat.
Perusahaan besar, lanjut dia, saat ini menguasai rantai bisnis secara vertikal mulai dari pembibitan DOC, produksi pakan ternak, obat dan vaksin, rumah potong, distribusi, cold storage, hingga jaringan perdagangan ritel. Kondisi tersebut membuat kendali pasar berada di tangan segelintir pelaku usaha besar.
“Perusahaan besar dapat mengontrol harga input, mengontrol pasokan DOC, distribusi, bahkan mempengaruhi harga pasar ayam dan telur,” jelasnya.
Akibatnya, peternak kecil kesulitan memperoleh margin keuntungan yang layak. Di satu sisi konsumen memang menikmati harga protein yang relatif murah, namun di sisi lain peternak rakyat harus menghadapi tekanan ekonomi berkepanjangan.
Fenomena ini juga memicu kekhawatiran terkait rencana masuknya investor baru di sektor hulu perunggasan. Yuli menilai pemerintah perlu memastikan kehadiran investor mampu menciptakan persaingan sehat, bukan justru memperkuat dominasi pasar oleh kelompok tertentu.
“Harus dipastikan apakah investor baru akan membuka akses yang lebih baik bagi peternak terhadap input produksi dan pasar, atau justru melanggengkan konsentrasi usaha dari hulu ke hilir,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong pemerintah bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera melakukan reformasi struktur industri perunggasan nasional. Salah satunya melalui pembatasan integrasi vertikal berlebihan agar pasar menjadi lebih adil bagi peternak mandiri.
“Negara harus hadir karena industrinya tidak sehat. Sebagian pasar wajib dialokasikan untuk peternak mandiri agar tercipta persaingan yang sehat dan berkeadilan,” pungkasnya.//


