JAKARTA, Bisnistoday – PT Pos Indonesia (Persero) atau PosIND menuntaskan amanah pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) berlabel Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2024. Sepanjang periode tersebut, PosIND mampu menyalurkan bansos kepada 4,6 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di tanah air.
Apabila dipersentasekan, PosIND telah merealisasikan target penyaluran mencapai 96 persen. Namun, pencapaian tersebut belum sepenuhnya memuaskan PosIND karena tidak dapat terealisasi hingga 100 persen.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris mengakui, masih menghadapi beberapa kendala dalam proses distribusi. Salah satu tantangan utama dalam penyaluran bansos adalah pemutakhiran data penerima.
Menurut Haris, proses pemutakhiran data sepenuhnya dilakukan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Namun, Pos Indonesia turut berkontribusi agar penyaluran ini bisa berjalan makin efektif dengan menyediakan data tambahan berupa foto rumah dan geotagging penerima. Data ini digunakan untuk validasi lebih lanjut oleh Kemensos guna memastikan ketepatan sasaran penerima bantuan.
“Kami memiliki dashboard yang memungkinkan Kemensos melihat langsung kondisi rumah penerima bansos. Hal ini membantu dalam verifikasi dan koreksi data,” ujar Haris.
Selain itu, PosIND juga menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian dengan mendatangi langsung penerima yang memiliki keterbatasan fisik, seperti lansia, difabel, atau yang sedang sakit. “Kami ingin memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai ke tangan yang membutuhkan,” tambahnya.
Tantangan di Wilayah 3T
Tantangan lain yang dihadapi adalah penyaluran bansos di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T), khususnya pada triwulan ketiga dan keempat tahun 2024. Kendala utama berupa akses transportasi dan kondisi cuaca, serta waktu penyaluran yang sangat terbatas, yaitu hanya dua minggu.
Lebih lanjut Haris menjelaskan bahwa seluruh tantangan tersebut mampu diatasi dengan baik karena adanya kolaborasi dari pemerintah dan pemangku kepentingan. Koordinasi yang baik juga dilakukan dengan otoritas pelabuhan, pemilik transportasi, dan pihak keamanan.
“Kami mendapat dukungan dari pemerintah daerah serta pemangku kepentingan di daerah, termasuk dalam hal transportasi dan keamanan. Alhamdulillah, pada 31 Desember 2024, seluruh bansos berhasil kami salurkan,” jelas Haris./
