JAKARTA, Bisnistoday – Pidato Presiden Prabowo Subianto pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Monas, Jakarta, telah menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi buruh Indonesia dan memberantas korupsi. Partai Golkar, sebagai tulang punggung Koalisi Merah Putih, langsung merespons dengan menyiapkan langkah konkret untuk mengawal janji-janji tersebut.
Di hadapan ribuan buruh, Prabowo menyoroti nasib jutaan pekerja Indonesia, termasuk buruh pabrik, buruh lepas, nelayan, dan petani. Ia berkomitmen untuk membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional dan Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi. Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi dan mendorong pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar, Prof Dr Henry Indraguna SH MH, merespons pidato Prabowo dengan menyatakan bahwa Golkar, sebagai partai yang mengusung semangat kekaryaan, merasa terpanggil untuk mewujudkan visi Presiden dalam Asta Cita.
“Partai Golkar yang lahir sebagai partai karya kekaryaan harus berpihak kepada para pekerja di lapisan paling bawah dan melindungi hak dan kewajiban buruh, tenaga kerja maupun keluarga mereka,” kata Prof Henry sekaligus menekankan pentingnya dukungan Golkar terhadap good governance dan pengesahan UU Perampasan Aset.
Menurut Prof Henry, pidato Presiden Prabowo adalah panggilan moral untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ia mengutip filsuf Plato yang menyatakan bahwa keadilan dalam negara hanya mungkin terwujud jika ada keadilan dalam jiwa para pemimpinnya.
“Nah, Golkar akan memastikan keadilan ini terwujud, baik untuk buruh maupun dalam pemberantasan korupsi,” ujar Prof Henry dalam keterangannya, Sabtu (3/5/2025).
Sebagai langkah konkret, Golkar akan mendorong pembentukan tim khusus untuk berkoordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Prof Henry juga akan mengupayakan Fraksi Golkar di DPR untuk mengawal regulasi dan anggaran yang menjamin hak-hak buruh, termasuk buruh migran dan buruh laut.
“Kami di Balitbang Partai Golkar juga mendorong Fraksi Golkar di DPR juga dapat mengawal regulasi dan anggaran agar hak buruh. Termasuk buruh migran dan buruh laut harus ikut terjamin,” urainya.
Untuk isu pemberantasan korupsi, Golkar berkomitmen mendorong pengesahan UU Perampasan Aset. Langkah awal yang akan dilakukan adalah memastikan integritas di internal partai melalui seleksi kader yang bersih dan berintegritas.
“Partai Golkar ingin menunjukkan bahwa keadilan, sebagaimana diimpikan Plato, bukan sekadar wacana, melainkan tindakan nyata,” tegasnya.
Prof Henry berharap langkah-langkah yang diambil Golkar dapat memperkuat kepercayaan publik dan mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan bebas korupsi. “Golkar tentu saja tidak ingin ketinggalan mengawal dua isu strategis ini. Presiden telah menunjukkan arah kompas yang tepat untuk mensejahterakan buruh, petani, dan nelayan. Golkar akan memastikan jalan yang diperjuangkan ini mulus hingga manfaatnya di rasakan rakyat banyak,” tandasnya.
