JAKARTA, Bisnistoday – Presiden Joko Widodo diminta tidak berpihak dalam ajang pemilihan presiden Tahun 2024 mendatang. Kehadiran presiden Jokowi sebagai pihak yang netral guna menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan oleh Dr Wijayanto, Direktur Pusat Studi Media dan Demokrasi saat Diskusi Publik bertajuk “Netralitas Presiden, Abuse of Power dan Penodaan Demokrasi” dengan diprakarsai INDEF DAN CONTINUUM BIG DATA di Jakarta, Minggu (14/5)
Wijayanto, mengatakan, isu cawe-cawe ini dilakukan karena parpol-parpol menolak perpanjangan periode dan ingin adanya pemilu 2024. Sebagai langkah berikutnya adalah sebagaimana yang diteliti oleh continuum bid data perihal “cawe-cawe jokowi” dalam pilpres 2024 adalah menjadi King Maker dan mendukung calon presiden yang didukungnya pada pemilu 2024 tanpa melibatkan kawan koalisi Nasdem.
“Timbul pertanyaan kemudian apakah pantas seorang presiden yang masih aktif menjabat lalu ikut aktif dalam urusan di luar tugasnya sebagai seorang kepala negara yang seharusnya fokus pada bidang pekerjaannya, daripada ikut sibuk dalam mempersiapkan capres yang didukungnya? Apakah hal itu tidak menjadi batu sandungan bagi terwujudnya sebuah pemilu yang demokratis?” terangnya.
Wijayanto mengungkapkan, salah satu yang menyebabkan demokrasi akan mati adalah diabaikannya aturan main demokratis. Hari-hari ini kita lihat presiden sedang menerabas aturan main demokratis yang mana seharusnya dia bertindak netral dalam pemilu.
“Hal itu jelas tidak dibenarkan dalam konstitusi karena presiden mengemban amanah dari rakyatnya untuk berlaku adil dan tidak berpihak tanpa kecuali. Dan Pemilu dalam konstitusi diatur harus berlangsung secara demokratis,” tuturnya.
Hasil Riset Continuum
Maisie Sagita, Peneliti atau Data Analyst Continuum INDEF menerangkan, analisa atas hasil riset Continuum big data dilatarbelakangi oleh pemanggilan ketua-ketua partai politik ke istana yang memicu beragam pendapat di masyarakat atas “Politik Cawe-cawe Jokowi” tersebut.
“Kontroversi atas tindakan Jokowi tersebut akan mempengaruhi citra politik dari berbagai pihak. baik yang terlibat langsung ataupun tidak. Padahal citra politik inilah yang berusaha dibangun oleh tokoh atau ketua partai politik mengingat semakin mendekatnya pemilu 2024.
“Yang menjadi pertanyaan, bagaimana penilaian publik tindakan Jokowi itu? sebuah langkah wajar ataukah kurang tepat?”
Guna menjawab hal tersebut continuum big data menggunakan social network analysis dari analisa big data media sosial twitter karena dapat merepresentasikan opini publik secara real time. Dari hasil data perbincangan masyarakat 28 April – 8 Mei 2023 didapat 15.598 twitt yang dipost oleh sekitar 12.144 user 75,5 % pengguna twitter berlokasi di Pulau Jawa.
Dari hasil analisis yang didapat, lanjut Maisie terdapat, 92% dari 15.598 perbincangan masyarakat di internet mengeluhkan tindakan Jokowi yang memanggil Ketua Umum Parpol ke istana. 79,4% publik berpendapat seharusnya presiden bersikap netral (52,4%) dan tak gunakan istana untuk kepentingan pribadi (27%).
“Adapula yang menyoroti tindakan Jokowi yang tidak mengundang Nasdem seakan sedang bermusuhan dan bukan bagian dari koalisi (8,7%),” tuturnya.
Dalam kesimpulangnya, pemanggilan ketua umum parpol oleh presiden menimbulkan polemic perbicangan di internet.Kedua yakni 2% masyarakat di internet mengeluhkan tindakan jokowi yang memanggil ketua umum parpol ke istana. Dan sebanyaj 79,4% publik menilai presiden seharusnya bersikap netral dan tidak menggunakan istana untuk kepentingan pribadi./
