BANDUNG, Bisnistoday – Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof. Dr. H. Didi Sukyadi, M.A., menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai banyak polemik tidak perlu dihentikan, namun cukup dievaluasi dan diperbaiki tata kelolanya.
Pelaksanaan MBG memang belum sempurna, mengingat program ini baru pertama kali dilakukan secara besar-besaran untuk jutaan siswa. Namun ia menilai kendala di lapangan bukan alasan untuk menghentikan program.
“Yang perlu dibenahi adalah tata kelolanya. Kita punya banyak ahli, baik di bidang gizi maupun kesehatan. Sinerginya yang perlu ditingkatkan,” ujar Prof. Didi dalam acara Media Gathering di Garut, Sabtu (4/10/2025).
Apalagi, MBG merupakan program strategis yang sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, karena menyentuh aspek paling dasar dalam pembangunan sumber daya manusia, yakni asupan gizi anak sejak dini.
“Program ini sangat bagus dan harus diteruskan. Kalau ada kekurangan, ya dikaji bersama dan diperbaiki. Saya yakin insyaallah ada jalan,” ujarnya.
Menurutnya, keberhasilan program MBG akan sangat menentukan kesiapan bangsa menghadapi bonus demografi pada 2045.
Kualitas sumber daya manusia yang baik hanya bisa dicapai jika kebutuhan gizi anak terpenuhi sejak usia dini.
“Kalau gizi anak baik, mereka tumbuh cerdas dan sehat. Itulah fondasi Indonesia Emas,” jelasnya.
UPI Siap Dilibatkan
Lebih lanjut, jika dibutuhkan UPI sebagai instansi juga siap mendukung pelaksanaan MBG, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“UPI memiliki berbagai fakultas dan program studi yang relevan untuk mendukung keberhasilan program ini, kita ada kedokteran, Keperawatan, Gizi, dan Tata Boga kita punya dapur Laboga,” ujarnya.
“Kalau kami dibutuhkan, UPI siap memberikan pendampingan, penyuluhan, bahkan mahasiswa kami bisa ikut melakukan supervisi dapur MBG melalui program KKN,” sambungnya.
Selain memiliki laboratorium dan dapur praktik, UPI juga rutin melibatkan mahasiswa dan dosen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki banyak pakar yang bisa membantu pemerintah memperkuat kualitas gizi dan pengawasan di lapangan.
Ia juga menambahkan bahwa perguruan tinggi dapat berperan besar tanpa membebani anggaran negara, karena mahasiswa memiliki kewajiban melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang bisa diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas layanan MBG di daerah.
Didi juga memberikan apresiasi terhadap gagasan Presiden Prabowo Subianto yang meluncurkan program MBG sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun generasi sehat dan cerdas.
“Program makan bergizi ini bukan hanya milik Indonesia. Banyak negara lain yang sudah melakukannya dan berhasil. Dampaknya mungkin baru terasa 20 tahun ke depan ketika anak-anak SD sekarang sudah lulus kuliah,” pungkas Didi.( Dinni Kamila)
