BANDUNG, Bisnistoday – Sebagai respon dari pertemuan Word Water Forum (WWF) ke-10 yang kini tengah berlangsung di Denpasar Bali, para aktivis lingkungan yang bergabung dalam Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Barat (Jabar) melakukan pemasangan spanduk bertuliskan ‘Zero Tolerance Policy’ Di Sungai Citarum Minggu (19/5).
“Walhi melakukan pemasangan spanduk tersebut sebagai respon dari
pertemuan WWF. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia menjadikan
Citarum sebagai showcase bentuk keberhasilan dan air untuk kemakmuran,”
kata Direktur Eksekutif Walhi Jabar Wahyudin..
Namun lanjut Wahyudin, Walhi tidak setuju dengan showcase Citarum yang
dibanggakan oleh pemerintah. Itulah kenapa pihaknya melakukan kampanye
di sektor 7 Citarum. Kampanye dengan membentangkan spanduk bertuliskan
‘Zero Tokeerance Policy’’ tersebut, menjadi sebuah protes agar
pemerintah tidak lagi memberikan toleransi kepada industri yang
melakukan pencemaran lingkungan.
“Walaupun pemerintah saat ini mengklaim Citarum cemar ringan, namun pada
kenyataan di lapangan masih tercemar berat. Masih banyak industri yang
membuang limbah B3, baik ke anak sungai maupun ke Citarum secara
langsung dan tidak ditindak secara tegas,” ungkapnya.
Disamping itu, kata Wahyudin, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
yang melakukan uji laboratorium cenderung tidak terbuka. “Dalam
pengambilan sample uji laboratorium, KLHK tidak transparan. Tidak
disebutkan lokasi pengambilan samplenya di mana, juga waktunya kapan,”
jelasnya.
Menurut Wahyudin, lokasi dan waktu pengambilan sample air untuk diuji
laboratorium akan berpengaruh terhadap hasil. Seperti jika uji
laboratorium dilakukan saat musim hujan, hasilnya akan berbeda dengan
musim kemarau. Pun dengan lokasi, apabila lokasinya di wilayah hulu maka
hasilnya akan lebih baik dibanding dengan wilayah hilir.
“Kondisi Citarum secara keseluruhan pun belum begitu menggembirakan.
Contohnya seperti penanganan lahan kritis di wilayah hulu masih belum
maksimal. Lahan kritis di wilayah hulu bukannya berkurang, justru makin
bertambah. Makanya masih terjadi banjir bandang, terakhir memakan korban
jiwa di Kertasari,” bebernya.
Demikian juga kata Wahyudin, dengan sampah yang masih terlihat
mengambang di Sungai citarum. Kondisi ini membuktikan jika Sungai
Citarum belum mengalami peningkatan kualitas, seperti yang diklaim
pemerintah yakni tercemar ringan. Walhi berharap, kedepan pemerintah
bisa lebih tegas lagi dalam menindak, lebih transparan lagi dalam segala
hal baik itu perencanaan termasuk pengawasan dan evaluasi berkaitan
dengan penanganan Sungai Citarum.
Seperti diberitakan, dalam WWF ke-10 di Denpasar Bali, Pemerintah
Indonesia memperkenalkan program perbaikan kualitas air Sungai Citarum,
sebagai percontohan pengelolaan sumber daya air. Program Citarum Harum
yang dilaksanakan sejak 2018 merupakan upaya khusus, untuk meningkatkan
kualitas air Sungai Citarum. Penataan DAS Citarum dilakukan secara
terpadu mulai dari perbaikan/normalisasi badan sungai, peningkatan
kapasitas sungai dengan pembangunan terowongan, permukiman baru bagi
warga yang direlokasi, fasilitas pengolahan air limbah dan sampah
permukaan serta penegakan hukum.
Dalam mendukung Program Citarum Harum, Kementerian PUPR telah melakukan
pengelolaan sumber daya air, pengelolaan limbah cair dan padat di
sepanjang sungai dan permukiman, termasuk pengendalian banjir di wilayah
hilir. Sejumlah infrastruktur telah dibangun diantaranya normalisasi
kali mati (oxbow) yang telah dilaksanakan sejak 2019 di 5 lokasi yakni
Kali Mati Dara Ulin, Mahmud, Bojong Soang, Sapan, dan Cisangkuy.
