JAKARTA, Bisnistoday – Kelesuan ekonomi rakyat kecil kembali mencuat. Pedagang kaki lima (PKL) dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai daerah mengeluhkan kondisi pasar yang semakin sepi dan omzet yang terus merosot. Keluhan tersebut disampaikan langsung oleh Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI Perjuangan) kepada Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman dalam pertemuan di Gedung Smesco Indonesia, Jakarta.
Rombongan APKLI Perjuangan yang dipimpin Ketua Umum dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed., menyampaikan bahwa melemahnya daya beli masyarakat menjadi persoalan utama yang dirasakan PKL dan UMKM di pasar rakyat, warung kelontong, hingga sentra kuliner di seluruh Indonesia
“Kondisi PKL dan UMKM saat ini benar-benar memprihatinkan. Pasar sepi, omzet anjlok. Ini bukan hanya terjadi di kota besar, tetapi juga di daerah,” tegas Ali Mahsun di hadapan Menteri UMKM.
APKLI Perjuangan juga menyoroti dampak ekonomi digital yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada pelaku usaha kecil. Selain itu, mereka mengungkapkan efek lanjutan dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah berjalan hampir satu tahun.
Menurut laporan dari berbagai daerah, banyak kantin sekolah terpaksa tutup. Usaha kuliner di sekitar sekolah ikut terdampak, bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok justru meningkat, memicu kekhawatiran akan risiko inflasi yang lebih tinggi
Dorong Reformasi KUR Jadi MUPP
Dalam pertemuan tersebut, APKLI Perjuangan mendorong pemerintah untuk melakukan terobosan kebijakan dengan mengubah skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kredit MUPP (Modal Usaha Produktif dan Pendampingan) melalui penerbitan Peraturan Presiden.
Ali Mahsun menilai, selama hampir dua dekade sejak KUR diluncurkan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ribuan triliun rupiah telah dikucurkan, namun dampaknya belum signifikan terhadap peningkatan kualitas dan daya saing UMKM.
“Kelemahan mendasar KUR adalah minimnya pendampingan dari hulu ke hilir. Akibatnya, banyak kredit macet dan pelaku usaha sulit naik kelas,” ujarnya.
APKLI Perjuangan memperkirakan tanpa pendampingan yang kuat, tingkat kemacetan kredit PKL dan UMKM bisa mencapai 40–50 persen. Kondisi ini dinilai menghambat upaya Indonesia dalam menyongsong puncak bonus demografi 2030, yang membutuhkan setidaknya 100 juta UMKM unggul dan berdaya saing.
Gerakan Pasar Rakyat dan Satu Data UMKM
Selain reformasi pembiayaan, APKLI Perjuangan mengusulkan revitalisasi dan integrasi pasar rakyat melalui Gerakan Pasar Rakyat (GPR). Mereka juga menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan satu data nasional UMKM melalui platform SAPA UMKM serta tata kelola satu rumah Holding UMKM Indonesia
Menteri UMKM Maman Abdurrahman merespons positif berbagai aspirasi tersebut. Ia menyatakan komitmen pemerintah untuk terus mendorong UMKM naik kelas melalui pendampingan, permodalan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas usaha.
Maman bahkan memberikan arahan langsung kepada Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, untuk menindaklanjuti aspirasi APKLI Perjuangan secara cepat dan konkret.“Kami terus berupaya agar UMKM memiliki peran sentral dalam program unggulan Presiden Prabowo, termasuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Maman./
