www.bisnistoday.co.id
Minggu , 15 November 2026
Home NASIONAL & POLITIK Hukum Transaksi Aneh Proyek PSN Mesti Ditindaklanjuti
Hukum

Transaksi Aneh Proyek PSN Mesti Ditindaklanjuti

UCHOK SKY
DIREKTUR Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi./
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday – Temuan transaksi yang mencurigakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap aliran transaksi pelaksanaan anggaran operasional Proyek Strategis Nasional (PSN) harus segera ditindaklanjuti. Temuan PPATK jangan hanya seonggok data yang tidak berguna, tetapi mesti dipertajam hingga ke oknumnya. Ini juga, untuk menghindari timbulnya saling curiga dan menerka yang tidak jelas.

Hal tersebut ditegaskan oleh Uchok Sky Khadafi, Direktur Eksekutif Centre For Budget Analysis (CBA) di Jakarta, Kamis (11/1) menanggapi adanya pernyataan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, bahwa ada transaksi mencurigakan 36,67 persen dana operasional proyek PSN mengalir ke Sub Kontraktor dan Politisi.

Seperti diketahui, proyek PSN yang dicanangkan pemerintah sebanyak 210 PSN. Hingga tahun 2023 tercatat sebanyak 158 PSN telah diselesaikan dengan nilai investasi sebesar Rp1.102,7 Triliun.

Dari 210 PSN teresbut, sebanyak 125 proyek PSN berada dibawah tanggungjawab Kementerian PUPR. Dari sebanyak 125 proyek PSN ini, 51 PSN diantarnya adalah jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek air minum dan sanitasi, 2 perumahan, tanggul laut pesisir Jakarta, Kawasan Industri Terpadu Batang, dan Universitas Islam Internasional Indonesia

“PPATK  jangan terlalu banyak pada posisi bertahan. Publikasi data, lalu langsung menghilang,” cetus Uchok.

Uchok berpandangan, PPATK segera menggandeng auditor negara untuk melakukan audit terhadap proyek PSN yang transaksinya dicurigai. “Sebaik PPATK mengandeng auditor negara untuk segera melakukan audit kepada proyek proyek yang sudah dicurigai oleh PPATK dan ada memang transaksi duit ke mengalir ke kantong sub kontraktor dan politisi,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Uchok, PPTK bisa segera melaporkannya ke Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti. “Dan setelah audit, baru itu diserahkah ke aparat hukum agar segera melakukan pemanggilan kepada orang-orang atau politisi terkait proyek PSN tersebut.”/

Arsip

Beritasatu Network




BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

Related Articles

Hukum

Kasus Penyadapan Ilegal dan Dugaan Konspirasi Pembunuhan Presiden

JAKARTA,Bisnistoday.co.id — Pengacara dan Pakar Hukum Djamaludin Koedoeboen memberikan apresiasi tinggi kepada...

Penyerahan-Aset-Sitaan-Kejari-Indramayu.
Hukum

LPS Terima Hasil Sitaan dari Kejari Indramayu

JAKARTA, Bisnistoday.co.id - Kejaksaan Negeri (Kejari) Indramayu menyerahkan secara resmi uang hasil...

Hukum

BPA dan Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Salurkan Dana Pemulihan Korban KSP Indosurya Tahap I Senilai Rp229,4 Miliar

JAKARTA, Bisnistoday - Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Republik Indonesia bersama Kejaksaan...

Presiden Prabowo
Hukum

JPPI Soroti Dua Putusan MK soal Pendidikan yang Belum Tuntas di Era Prabowo

BANDUNG, Bisnistoday.co.id - Memasuki dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Jaringan Pemantau...