LOMBOK TENGAH, Bisnistoday – Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengharapkan UMKM dan Koperasi mampu bertahan dan memanfaatkan situasi pasar yang sedang berubah di tengah suasana pandemi COVID-19. Pasalnya, pandemi diperkirakan berlangsung dalam waktu yang cukup lama, dan hanya UMKM yang adaptif dan inovatif yang akan mampu survive.
“Pemerintah tidak tinggal diam. Serangkaian kebijakan untuk membantu UMKM dan Koperasi sedang dan akan terus dilanjutkan.”
Teten Masduki
“Pemerintah tidak tinggal diam. Serangkaian kebijakan untuk membantu UMKM dan Koperasi sedang dan akan terus dilanjutkan,” tegas MenkopUKM Teten Masduki, dalam sambutannya melalui virtual pada pembukaan pelatihan bertema “KUKM Eksis dan Mampu Beradaptasi dalam Pandemi COVID-19 dan Era New Normal”, di Lombok Tengah, Senin (7/9).
MenkopUKM Teten memaparkan bantuan yang diberikan pemerintah kepada UMKM disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi UMKM. “Bagi UMKM yang memang terdampak sangat ekstrem, maka diberikan bansos. Bagi UMKM yang mengalami kesulitan pembiayaan sementara kegiatan usahanya masih berjalan, diberikan retrukturisasi pinjaman subsidi bunga 6 bulan dan keringanan pajak, serta pinjaman dengan bunga 3 persen,” jelasnya.
Terhadap UMKM yang belum tersentuh perbankan (“unbankable”), diberikan Banpres produktif sebesar Rp2,4 juta. “Bantuan ini diberikan kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Sampai pada akhir September 2020 ditargetkan sudah 100 persen,” kata Teten. Jika kemudian didapati perekonomian nasional pada Kuartal I 2021 masih landai, maka kedua bantuan itu (restrukturisasi dan banpres produktif usaha mikro) kemungkinan besar akan diteruskan.
Teten Masduki mengatakan, dari sisi permintaan, pemerintah juga membuka kesempatan seluas-luasnya bagi UMKM untuk memasarkan produknya. “Dalam APBN 2020 ada alokasi Rp307 triliun belanja K/L (Kementrian/Lembaga) yang bisa dimanfaatkan UMKM walaupun dalam pelaksananya masih di sekitar 8 persen. Karena itu KemenkopUKM juga bekerja sama dengan LKPP untuk mempercepat penyerapan itu,” tuturnya.
Kerja sama juga dilakukan dengan Kementerian BUMN, di mana untuk pengadaan barang dan jasa, termasuk infrastruktur yang nilainya dibawah Rp19 miliar, dialokasikan untuk UMKM. Kebijakan itu saat ini baru diikuti 9 BUMN dan direncanakan diberlakukan pada seluruh BUMN pada 2021.
Berlangsung Lama
MenkopUKM Teten juga mengungkapkan, dari berbagai kajian menunjukkan, UMKM maupun perekonomian nasional harus mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi COVID-19 dalam waktu yang cukup lama. “Masalah ini bukan dialami oleh kita saja, tapi juga dialami oleh seluruh negara. Ada 295 negara yang berdampak cukup signifikan. Saya kira kita harus bisa bertahap dalam situasi global ini ” paparnya.
Oleh karena itu, MenkopUKM Teten mengharapkan pelatihan-pelatihan yang dilakukan selama pandemi COVID-19 bisa diarahkan bagaimana Koperasi dan UMKM melakukan adaptasi bisnis, adaptasi usaha, digitalisasi UMKM menjadi prioritas, serta inovasi produk sekarang juga menjadi penting.
Sebagai contoh, pengrajin batik di Jawa Tengah, yang di awal mengalami penurunan penjualan yang luar biasa, tapi kemudian mereka survive karena banting setir dengan berjualan produk pakaian rumah, seperti daster, celana pendek, dll, sehingga penjualan meningkat.
