NUSA DUA, Bisnistoday – Pemerintah Indonesia mendorong terbentukanya Global Water Fund (GWF) bidang air guna mempercepat pencapaian akses air bersih populasi dunia yang sekarang belum terpenuhi. Pembiayaan bidang air ini dibutuhkan dalam persiapan hulur penyediaan air hingga hilir atau sambungan perpipaan langsung ke masyarakat.
Herry Trisaputra Zuna, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PU dan Perumahan Rakyat mengatakan, Indonesia mendorong adanya global water fund, untuk sektor air. Hal ini diupayakan agar pembiayaan public dapat mendorong penyediaan air bagi masyarakat.
“Kemampuan dana pemerintah, relatif kecil dibanding dengan anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan air minum masyrakat. Dengan begitu, partisipasi swasta untuk bidang sumber daya air minum dan sanitasi sangat dibutuhkan,” terangnya.
Menurut Herry, kebutuhan investasi untuk memenuhi akses air minum sesuai target yang disepakati dalam Sutainable Development Goals (SDGs), mencapai sekitar USD 6,7 triliun atau sekitar 2% baru bisa dipenuhi dari total kebutuhan. Sehingga, dibutuhkan Global Water Fund masing-masing negara untuk mendorong menyelesaikan ketertinggalan pemunuhan akses air minum bagi masyrakat. “Ini butuh diskusi panjang, baik dari kelembagaan, siapa pembiayaan serta pembahasan lainnya.”
Herry mengatakan, lingkup penyelesaikan penyediaan dari hulu hingga hilir, mencakup penyediaan serta persiapan project yang siap untuk dikerkan relative tidak banyak. Tentu juga ada tantangan persiapan pelaksanaan proyek yang butuh fasilitas pembiyaan untuk menjalankan proyek.
Sedangkan pembiayaan untuk level hilir bisa masuk ke share holders di Special Purpose Vihicle (SPV). “Dengan pinjaman bisa melengkapi kebutuhan project lainnay, dengan tenor dan risiko yang rendah.”
Herry mengutarakan, sebagai bagian adari kegiatan center of excellent dibutuhkan model endomant fund (dana abadi). Dana abadi ini penting, karena untuk menjamin kegiatan sektor air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ini terus berkelanjutan. “Sifatnya investasi secara berkeanjutan, dengan hasilnya digunakan untuk pemelihraan.”
Beberapa proyek seperti Key Water yang telah komitmen membangun Water Treatment Plant (WTP) untuk memasok IKN kapasitas 350 ltr per detik. Kedua, pelaksanaan SPAM Karian, Serpong berkapasitas 4.600 ltr per detik untuk melayani sambungan rumah di Jakarta, Tansel dan Tangerang sekitar 360 ribu SR. Demikian juga, MOYA grup menggandeng PAM DKI Jakarta untuk sambungan rumah dan distribusi.
Sedangkan untuk pemberi pinjaman (lander) bisa dari AFC, ADB, DBS, maupun Korean Bank. Selama ini, proyek KPBU sendiri tidak hanya mengandalkan pembiyaan dalam negeri tetapi juga internasional.
Hery TZ mengutarakan, bentuk dana abadi seperti apa yang telah berjalan ddi LPBD, atau Tapera. Memang sebenarnya sumber dana dari pemerintah namun tidak memadai, sehingga harus mencari cara lain.”Dana abadi ini (fund endowment) harus diinvestasikan, dan dipergunakan untuk dipelihara serta diinvestasikan kembali.”
Penajaman Perencanaan Proyek
CEO MOYA Group, Irfan Dinata berpendapat, bahwa pembentukan fund harus dikaji secara komprehensif. Menurutnya, MOYA yang bergerak sudah lama sekitar 9 tahun di Indonesia ini belum melihat proyek dibangun dengan roadmap yang terintegrasi dan berkesinambungan.”Misalnya intake sudah disiapkan namun perpipaanya belum siap, dan sebaliknya.Apabila dikerjakan secara terstruktur serta dilbatkan banyak ekspertise mungkin lebih baik.”
Begitupun, lanjut Irfan Dinata, pembentukan global water fund juga mempertimbangkan keuntungannya (profit). Sebab, ketika semua sistem sudah terbangun, maka uang akan mengalir dengan sendirinya. “Apapun, kalau proyek belum jadi, sulit akan investasi berjalan sesuai rencana.”
Menurut Irfan, para investor seperti dirinya juga akan sulit memprediksi untuk investasi dengan time horizon sekitar 10-15 tahun mendatang. Tetapi, kalau pengembalian investasi dibicarakan sekarang, sedangkan kondisi proyek belum berjalan akan sulit menghitungnya dan persoalan komplek.
Untuk proyek di SPAM Semarang Barat, Irfan mengtakan, tidak memerlukan dana abadi, namun lebih mengerjakan proyek sampai tuntas. Sebenarnya, proyek yang berjalan antara 2018-2019 ini, telah melalui studi 18 tahun, dengan fasilitas viability gap funding (VGF) dari pemerintah Rp117 miliar. “Kami tidak pakai, karena sebenarnya proyek ini visible, dan harus dilihat secara menyeluruh.”/
