JAKARTA, Bisnistoday – Lembaga kajian ekonomi, Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) mendesak pemerintah segera melakukan penyerapan anggaran dengan membelanjakan ke sektor produktif. Aspek belanja pemerintah sangat penting, ditengah ekonomi global sedang bergejolak.
Riza Anisa Pujarama, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF mengutarakan, selama semester I 2023, kondisi ekonomi cukup baik. Tercatat, realisasi belanja negara sebesar 41% dan realisasi penerimaan negara sebesar 57,2%, sehingga terjadi surplus APBN.
“Yang tetap perlu diperhatikan adalah surplus APBN perlu segera dibelanjakan untuk sektor produktif dalam boosting pertumbuhan ekonomi. Di akhir tahun, APBN masih tetap akan defisit,” ungkap Riza Anisa, saat diskusi publik INDEF bertajuk “Surplus APBN Buat Siapa?: Evaluasi Realisasi APBN Semester I 2023” Selasa (18/7).
Secera terperinci, Riza menjelaskan, penyerapan belanja negara untuk 11 Kementerian /Lembaga tingkat penyerapan belanja dibawah 30%. Disisi lain, terdapat 31 K/L yang penyerapan belanja di atas 41,7%.
“Belanja yang paling tidak terserap berdasarkan fungsinya adalah pendidikan, yaitu sebesar 29,7%. Padahal, berdasarkan RPJMN, fungsi pendidikan menjadi visi utama. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi belanja pendidikan pada semester I mengalami penurunan (dari 30,5% pada tahun 2022).” urainya.
Menuru Riza, realisasi paling kecil belanja pemerintah pusat menurut jenisnya adalah belanja modal (29,7%) yang padahal belanja ini dapat memberikan multiplier effect terhadap perekonomian. Selain itu, subsidi juga realisasinya hanya 32,1%, masih cukup jauh dari angka 50%.
“Penyerapan belanja yang rendah juga diikuti oleh realisasi pembiayaan utang, sebesar 23,9%,” paparnya.
Realisasi Transfer ke Daerah
Izzudin Al Faras Adha, Peneliti Center of Digital Economy and SMEs menuturkan, alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mengalami penurunan dibanding 2022, tetapi outlook 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan.
“Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), terdapat dua poin TKDD yang kecenderungan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) jauh lebih rendah dari alokasi APBN selama 4 tahun terakhir,” papar Izzanudin.
“Hal ini dapat menjadi catatan, apakah realiasasi tahun ini dapat sesuai dengan anggaran, mengingat outlook APBN 2023 lebih tinggi daripada alokasi APBN 2023,” tambahnya.
Menurutnya, pemerintah seolah-olah membebankan ketidakefektifan penyaluran TKD pada Pemerintah Daerah. Sementara, regulasi dana desa tumpang tindih karena terdapat perbedaan, pertama, tahapan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa pada Permendagri No. 114/2014 dengan Permendes PDTT No. 21/2022. Selain itu, kedua, perbedaan pengaturan alokasi BLT Desa pada PMK No. 201/2022 dengan Permendes-PDTT No. 8/2022.
Bagi Izzanudin, tercatat ada tujuh permasalahan terkait dana desa. Pertama, beda tahapan penyusunan RPJMNDes dan RKPDes, kedua, beda persentase BLT Desa, ketiga adalah ketidaktepat sasaran dan jumlah penerima BLT Desa.
Persoalan lainya, menurut Izzanudin, yakni keterlambatan keluarnya Permendesa PDTT terkait pagu Dana Desa dan Prioritas Penggunaan Dana Desa. Beberapa kendala lainnya yakni Efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Operasional maksimal 3 persen pada Dana Desa, Earmarking minimal 20 persen belanja ketahanan pangan pada Dana Desa serta persoalan hukum penggunaan Dana Desa.
“Pemerintah pusat harus memikul tanggung jawab yang sama dengan Pemerintah Daerah terkait realisasi TKDD semester I-2023. Masih terdapat ruang perbaikan realisasi TKDD semester 2-2023, khususnya melalui sinergi antar K/L yang lebih erat.
“Publik juga harus melakukan pengawasan yang lebih ketat pada Belanja TKDD semester II-2023 dan penetapan UU APBN 2024,” tegasnya./
