JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah sedang mempersiapkan impor beras tambahan sebanyak 1,6 juta ton untuk mengisi stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog. Saat ini pemerintah telah memiliki kuota impor beras sebanyak 2 juta ton untuk CBP.
“1,6 juta ton itu memang dipersapkan saja. Presiden mintanya harus ada stuk di Bulog minimal 1,2 juta ton,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin (26/02).
Arief menambahkan, pemerintah sudah memiliki kuota impor 2 juta ton beras untuk stok CBP. Dari kuota 2 juta ton tersebut, realisasi impor beras yang sudah masuk baru mencapai 500 ribu ton.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan adanya stok minimal di Bulog sebesar 1,2 juta ton, bahkan 3 juta ton sebagai stok beras cadangan ketika produksi beras nasional masih menunggu musim panen raya. Oleh karenanya, impor dari kuota 2 juta ton beras harus direalisasikan terlebih dahulu. “Iya jika diperlukan, tetapi yang 2 juta (ton) itu harus masuk segera,” kata Arief.
Arief mengakui bahwa saat ini harga beras masih di atas Rp16 ribu per kg. Hal itu karena harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani juga masih berada di kisaran Rp8.000-Rp8.600 per kg di sejumlah daerah.
Ia menargetkan harga beras baru akan terkoreksi jika sudah mencapai panen raya sebanyak 3,5 juta ton. Namun demikian, perlu waktu hingga tiga minggu agar beras hasil panen terdistribusi ke masyarakat.
“Kalau panennya bisa di atas 3,5 juta ton itu biasanya perlu waktu dua minggu sampai tiga minggu untuk ‘convert’ menjadi beras. Panen, gabah dikeringkan sampai distribusi kurang lebih tiga mingguan,” kata Arief.
Pemerintah pun sudah menugaskan Perum Bulog untuk menjual beras dengan harga HET kepada masyarakat melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 250 ribu ton.
Selain itu, para penggiling di sejumlah daerah telah diminta untuk mendistribusikan beras secara masif dalam kemasan 5 kilogram ke seluruh ritel hingga pasar tradisional.
Bangun Ketahanan Pangan
Dalam kesempatan terpisah, Anggota Komisi IV DPR Sutrisno meminta kepada Bapanas fokus membangun ketahanan pangan Indonesia, sehingga permasalahan harga beras dapat dihindari.
“Manakala Badan Pangan masih berbicara masalah impor, artinya apa? Kedaulatan pangan belum tercapai,” ujar Sutrisno.
Ia mengatakan tidak mempermasalahkan kebijakan impor yang diambil oleh pemerintah demi mengendalikan harga dan pasokan beras. Akan tetapi, Sutrisno memandang pemerintah harus mengupayakan produksi di dalam negeri terlebih dahulu, sebelum mengandalkan impor.
Baca juga: Mendag Kawal Stabilitas Harga Beras
Menurut Sutrisno, Bapanas memiliki peran strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan Indonesia, termasuk meningkatkan produksi beras di dalam negeri.
Sutrisno mengingatkan bahwa Bapanas harus menjalankan tugas utama untuk mewujudkan ketahanan pangan di dalam negeri, di antaranya menjaga ketersediaan pasokan pangan, kelancaran distribusi pangan, dan menstabilkan harga pangan di pasar.
“Orientasinya adalah bagaimana Bapanas itu akhirnya mewujudkan kedaulatan pangan kita,” kata Sutrisno./
