JAKARTA, Bisnistoday – Koalisi besar dalam politik sering kali dianggap sebagai solusi efektif untuk mengatasi berbagai tantangan dan mencapai stabilitas pemerintahan. Namun, timbul kekhawatiran besar bahwa koalisi besar juga bisa membuka jalan bagi praktik-praktik demagog yang potensi otoritarianisme.
Demagog adalah seorang pemimpin politik yang berusaha meraih dukungan dengan cara memanfaatkan emosi, prasangka, dan ketakutan publik, seringkali dengan mengabaikan atau mendistorsi fakta dan rasionalitas.
Demagog biasanya menggunakan retorika yang menghasut dan populis untuk menarik perhatian massa, serta mengeksploitasi isu-isu kontroversial atau sentimen publik untuk mencapai kekuasaan atau tujuan politik tertentu. Hal ini disampaikan oleh Fahmi Wibawa (Direktur Eksekutif LP3ES), dalam diskusi yang diadakan oleh Universitas Paramadina dan LP3ES dengan tema “Koalisi Besar Menuju Demagog Otoriter” yang diselenggarakan pada Sabtu (18/5)
Prof. Didik J. Rachbini, Rektor Paramadina memandang bahwa paska Pilpres 2024 belum ada tanda-tanda cerah bahwa demokrasi akan segera bangkit kembali. Hal itu rupanya tidak hanya terjadi di Indonesia.
Apa yang terjadi di Rusia, USA masa Trump, India, Myanmar, kembalinya dinasti Marcos, itu menunjukkan tanda-tanda bahwa demokrasi di berbagai kawasan dunia memang mengalami kemunduran. Meskipun demikian, tetap harus ada sekelompok masyarakat sipil yang kritis yang menyikapi dan menolak terjadinya kemunduran demokrasi tersebut.
Kemunduran demokrasi boleh terjadi di mana saja, tetapi jika masyarakat di suatu negara tidak menghendaki itu terjadi, maka kemunduran demokrasi bisa dicegah.
“Mulai saat ini, para intelektual harus sudah mulai melakukan langkah-langkah kritis. Tujuannya tetap menegakkan rule of law dan check and balance. Harus dibiasakan mengadu gagasan vs gagasan, bukan melanjutkan praktik-praktik otoritarian dan kesewenang-wenangan terhadap APBN. Praktik-praktik tidak terpuji itu bisa dicegah apabila check and balances berjalan dengan baik di parlemen” kata Didik.
Berada Di Titik Nadir
Wijayanto Samirin, Co-Founder Paramadina Public Policy Institute & Dosen Univ Paramadina melihat dari segi kemunduran demokrasi, kinerja ekonomi politik dan lainnya bisa disebut bahwa Indonesia memang sedang berada di titik nadir. Dalam unia politik, diibaratkan seperti toilet dalam satu rumah ‘dia kotor, berbau ke mana-mana ke seluruh ruangan, air kotornya kadang bocor ke mana-mana ke bagian-bagian rumah yang bersih’.
“Malangnya, yang terjadi saat ini, adanya politisasi yang luar biasa atas birokrasi. Dulu masih bisa disebut birokrasi netral secara politik, tetapi sekarang, birokrasi dipakai sebagai alat politik. APBN-APBD dipakai sebagai amunisi politik” paparnya.
Di bidang ekonomi pengungkapan ke publik selalu hal-hal baik, bagai sisi mata uang, hanya satu sisi baik yang ditampilkan padahal fundamental ekonomi domestik sangat rapuh. Padahal negara-negara ASEAN sudah mengekspor teknologi tinggi, kita masih berkutat dalam ekspor komoditas/bahan mentah (60% ekspor komoditas).
“Dalam pertumbuhan ekonomi, jika faktor Ramadhan, Pilpres/Pemilu dikeluarkan dari hitungan PDB, maka diyakini PDB akan rendah sekali. Pengangguran, layoff PHK, PPN didapat lebih rendah dari tahun lalu. Jadi faktor-faktor Ramadan, pemilu dengan bansos dan dana el nino bukanlah aktivitas ekonomi yang sesunggunya” tutur Wijayanto Samirin.
“Terlebih lagi, selama 10 thn ekonomi domestic disebut bagus karena ada steroid yang digunakan, yakni utang. Dimana seperti anak yang hidup mewah tapi dari utang, tentu saja itu tidak bisa berlaku dalam jangka panjang. Sisi fiskal juga kita makin tergantung pada utang dengan cicilan pokok dan bunga semakin membubung tinggi (14% dari APBN). Fakta setahun terakhir, rupiah melemah terhadap 80% mata uang dunia. dari 167 mata uang dunia, rupiah melemah terhadap 125 mata uang dunia” tegasnya.
Authoritarian populism, otoriter tetapi populer, adalah teori baru yang diamati dari populisme Marcos Jr tentang kesatuan dan persatuan, begitu pula ‘makan siang gratis’ di Indonesia dan ide lainnya.Teori Daron Acemoglu dan James Robinson mengatakan bahwa Demokrasi bagai jalur sempit di mana ada pertarungan dua kekuatan, negara dan civil society yang seharusnya berkekuatan seimbang.
“Ketika seimbang, maka negara bisa dipaksa untuk tetap menjalankan mandat kostitusi untuk selalu merawat kebebasan/Demokrasi” papar Wijayanto (Direktur Pusat Media dan Demokrasi LP3ES).
“Ketika civil society terlalu lemah, maka hasilnya adalah otoriterisme dan totaliterisme. Jelas bahwa Indonesia sangat membutuhkan masyarakat sipil yang kuat saat ini, sehingga koalisi harus diartikan ada yang berdiri di luar kekuasaan untuk selalu menjalankan fungsi kritiknya, agar kekuasaan negara tidak berubah wujud menjadi leviathan ganas” tegas Wijayanto.
Hal lain disampaikan Hendri Satrio atau Hensat (Dosen Universitas Paramadina) beberapa presiden terpilih masa reformasi seperti SBY, Jokowi dan Prabowo, menang dengan tidak dominan. Karena itu disebutkan membutuhkan koalisi dengan berbagai kalangan.
“Yang menjadi kontroversi ketika disebut boleh tidak bergabung dalam koalisi tapi jangan mengganggu” paparnya.
Kontroversi baru adalah munculnya pemikiran dalam RUU Penyiaran yang tidak menghendaki adanya jurnalisme investigative, padahal investigasi dalam jurnalisme adalah nyawa pers bebas.
“Di situ jelas disebutkan pemerintah tidak menghendaki transparansi dalam penyiaran demi hak publik dalam mendapatkan berita yang benar. Terlebih lagi, ada anggapan di masyarakat kini bahwa sebuah peristiwa jika tidak viral maka tidak akan diperhatikan oleh pemerintah” tegasnya.
Dalam penutupnya, Hensat memaparkan bahwa di beberapa daerah kini, berkembang pendapat umum, bahwa dalam Pilkada kelak, pilihlah pemimpin yang mau memberikan hadiah kepada pemilihnya. Hal itu dikhawatirkan akan memunculkan calon-calon demagog otoriter. Adanya uang atau hadiah bisa berubah atau membentuk pemimin yang otoriter. Perilaku itu yang harus dicegah.
Komitmen Elit Politik
Hurriyah, Direktur Puskapol UI memaparkan adanya tantangan terbesar demokrasi secara vertikal, bagaimana caranya mengawal dan menjaga komitmen elit bahwa demokrasi adalah satu-satunya aturan main sebagai tujuan dan bukan sebagai alat.
Hal itu pastinya akan sulit, karena hampir tidak ada partai politik yang bisa menjadi panutan untuk mewakili ideologi atau kepentingan tertentu untuk mewakili masyarakat.
“Parpol kini hanya menjadi kendaraan politik yang demonstratif pada saat pemilu dengan sibuk mobilisasi pemilih, ketimbang kaderisasi dan pendidikan politik. Ironis, karena ada banyak teori menjelaskan tidak ada demokrasi tanpa adanya partai politik” tuturnya.
Sebelum dan pada saat Pemilu, Koalisi terjadi hanya untuk koalisi elektabilitas berbasis kepentingan tanpa adanya garis ideologi, gagasan dan arah kebijakan paska pemilu. “Paska pemilu, koalisinya juga sama, yaitu hanya untuk kepentingan menciptakan kemapanan dan mengamankan dukungan pemerintah” pungkasnya.
“Padahal ideologi memberikan kepada publik kejelasan tentang sikap calon pemimpin eksekutif atau leader dan juga partai politik terhadap sebuah permasalahan. Jika tidak ada kejelasan ideologi, maka tidak akan ada kejelasan sikap para pemimpin negara” tegasnya.//
