BANDUNG, Bisnistoday – Agenda transisi energi di Indonesia dinilai masih terlalu terpusat di tingkat nasional, sementara dampak nyata justru dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Untuk itu pemerintah daerah didorong untuk mengambil peran lebih aktif, dalam merancang dan menjalankan kebijakan energi yang berpihak pada warga.
“Jawa Barat menjadi sorotan sebagai provinsi dengan konsumsi energi besar sekaligus wilayah yang masih bergantung pada energi fosil. Policy brief dari koalisi masyarakat sipil menemukan belum adanya kerangka transisi energi berkeadilan di tingkat provinsi,” kata Klistjart Tharissa dari RUTE Berkeadilan, dalam diskusi “Transisi Energi Berkeadilan: Peluang, Tantangan, dan Strategi Implementasi Multi Pihak” di Bandung, Sabtu (25/4/2026).
Dia menilai target pengurangan emisi kerap hanya bersifat administratif, tanpa diiringi perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak.
Berita Terkait;PTPN III Berkomitmen Dorong Ketahanan Pangan dan Energi
Berita Terkait:Warganet Menunggu Bukti Hasil Kebijakan WFH ASN maupun MBG dan Penghematan Energi
Selain itu, lemahnya koordinasi lintas sektor, minimnya partisipasi publik, serta belum optimalnya pemanfaatan potensi energi bersih dan peluang kerja menjadi tantangan utama.
Senada dengan itu, Akademisi Universitas Parahyangan, Annisa Paramita Wiharani, menegaskan bahwa transisi energi bukan sekadar isu teknis, melainkan juga persoalan politik, ekonomi, dan sosial yang kompleks.
Ia menyebut tiga tantangan utama di Jawa Barat.
“Kebutuhan energi yang tinggi, potensi energi terbarukan yang besar namun belum dimanfaatkan maksimal, serta tekanan lingkungan dan sosial yang meningkat,” kata Annisa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif SUSTAIN, Tata Mustasya, menyoroti bahwa konsumsi energi Jawa Barat mencapai hampir 20 persen nasional dan diproyeksikan terus meningkat.
“Kebijakan energi kerap mengabaikan dampak eksternal seperti polusi dari PLTU yang merugikan kesehatan masyarakat,” kata Tata.
Di tingkat daerah, keterbatasan fiskal dan kewenangan juga menjadi hambatan. Perwakilan Dinas ESDM Jawa Barat yang hadir dalam acara itu mengakui bahwa dokumen perencanaan energi daerah belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Warga Cirebon Soroti Dampak PLTU
Kondisi ini tercermin dari pengalaman warga di Kabupaten Cirebon. Agus Gunawan (53), warga Kampung Kancikulon, yang berprofesi sebagai nelayan mengaku hidup di antara dua PLTU yang jaraknya dinilai sangat dekat, sehingga warga terkena dampak panas dan polusi yang signifikan.
“Kalau tidak hujan satu-dua hari, panasnya luar biasa. Debu dari pembakaran batu bara juga sering terbawa angin ke rumah,” ujarnya, yang datang jauh dari Cirebon ke Bandung untuk menyampaikan aspirasinya.
Dampak lainnya, terdapat perubahan lingkungan pesisir dan berkurangnya hasil tangkapan laut turut, memukul ekonomi nelayan. Meski keluhan telah disampaikan berulang kali, warga mengaku belum mendapat solusi konkret.
Situasi ini menegaskan bahwa transisi energi tidak hanya soal mengganti sumber energi, tetapi juga memastikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini menanggung dampaknya.
