JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah kian serius menuntaskan persoalan pendaftaran tanah nasional. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyiapkan strategi kolaboratif dengan menggandeng perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk mempercepat sertifikasi bidang tanah, termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah.
Langkah ini ditempuh dengan melibatkan mahasiswa melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, khususnya dari kampus yang memiliki jurusan geodesi dan disiplin ilmu terkait pertanahan. Mahasiswa akan dilibatkan langsung dalam pendataan, administrasi, hingga pengelolaan data pertanahan di lapangan.
“Kita perlu pertajam lagi kerja sama dengan kampus-kampus di Indonesia. Kalau bisa, ajak kampus lain, terutama yang punya jurusan geodesi, untuk ikut KKN atau praktikum. Kita dorong supaya ada solusi nyata di lapangan,” ujar Nusron Wahid saat Rapat Pimpinan Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Rabu (14/1).
Menurut Nusron, kolaborasi dengan perguruan tinggi telah menunjukkan hasil konkret. Di Jawa Tengah, khususnya Pekalongan, program KKN terbukti mampu mempercepat sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah yang selama ini kerap terkendala administrasi dan keterbatasan sumber daya.
“Bapak dan Ibu di daerah, tolong perluas kerja sama dengan kampus Islam, Muhammadiyah, dan perguruan tinggi lainnya. Ini sudah terbukti efektif,” tegasnya.
Kemitraan Perguruan Tinggi
Sementara itu, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menilai kemitraan dengan perguruan tinggi memiliki nilai strategis jangka panjang. Ia menekankan pentingnya kesiapan anggaran KKN tahun 2026 agar target besar kementerian dapat tercapai.
“Target kita tahun ini enam juta bidang tanah. Kalau program KKN ini diperluas dan temanya tepat, maka di 2026 kita punya tambahan kekuatan untuk menyelesaikan persoalan sertifikasi,” kata Ossy.
Dari sisi penguatan sumber daya manusia, Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengungkapkan bahwa kementerian juga akan menurunkan 619 Taruna dan Taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) melalui program Kuliah Kerja Nyata Pertanahan Praktik Tata Laksana Pertanahan (KKNP-PTLP) Tematik Tingkat III.
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas data pertanahan menuju sistem pra-sertifikasi elektronik, mencakup pekerjaan administratif, kearsipan, hingga teknis spasial sesuai pedoman yang berlaku. Diharapkan, langkah ini mampu mempercepat transformasi layanan pertanahan sekaligus mengoptimalkan capaian target nasional.
Rapat pimpinan tersebut sekaligus menjadi ajang evaluasi kinerja tahun sebelumnya dan pemantapan target strategis 2026. Kegiatan ini diikuti pejabat pimpinan tinggi Kementerian ATR/BPN secara luring, serta kepala kantor wilayah BPN provinsi di seluruh Indonesia secara daring./
