JAKARTA, Bisnistoday – Kehadiran jalan tol di Indonesia begitu dibutuhkan untuk menunjang akses logistik di tanah air. Dengan akses yang lebih lancar diharapkan perpindahan barang makin cepat dan ekonomi nasional bisa menggeliat lebih cepat.
Hanya saja, ketersediaan jalan tol di tanah air ini mulai dikeluhkan masyarakat pengguna jalan tol. Para sopir travel, sopir angkutan barang atau orang, hingga sopir pribadi mengeluhkan mahalnya membayar tol. Seperti tidak ada rasa peduli, layaknya semua berjalan seperti rimba, ‘siapa yang mampu bayar, dia boleh lewat’.
Seperti contohnya, Tol Tebanggi Besar- Bakahueni, yang mengalami kenaikan hingga 62,5% pada awal tahun ini. Tarif tol ini termasuk tarif tol termahal dalam tujuh tarif tol secara nasional. Tol lainnya yang dinilai mahal adalah tol Tebanggi Besar -Kayu Agung, Tol Balikpapan Samarinda, Tol Cikopo-Palimanan, Tol Pekan Baru-Dumai.
Terlebih, besaran tarif tol memiliki komponen pengaruh yang cukup kuat dalam perhitungan inflasi. Dalam keterangan, Kepala BPS pada Mei lalu mengatakan, tarif tol berpengaruh kuat terhadap inflasi pada April 2023 saat lebaran. Pemberian diskon tol dalam periode tertentu saja saat lebaran, sudah berdampak penurunan terhadap inflasi. Ini bukti tarif tol sudah punya andil dalam kenaikan atau penurunan harga barang secara nasional.
Mengenai besaran kutipan tarif tol, tidak terlepas dari perencanaan pembangunan jalan tol itu sendiri. Pembangunan jalan tol tidak tiba-tiba dilakukan tanpa melakukan kajian lebih mendalam mengenai kehandalannya serta sejauh mana pengaruhnya terhadap ekonomi wilayah serta nasional serta kelayakan secara financialnya? Bagaimana survey yang dilakukan baik ability to pay, willingness to pay dan lainnya sudah dilakukan dengan baik?
Lalu, juga seberapa besar harga tarif awal yang ditentukan oleh Menteri PUPR, dalam hal ini Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Apakah harga per km yang ditenderkan dalam dokumen tender sesuai dengan kewajaran? Mengapa harga per km, pembangunan jalan tol begitu tinggi, walau vareatif tergantung wilayahnya?
Setelah ditetapkan tarif awal yang tinggi, setiap dua tahun sekali tarif tol terus berkelanjutan mengalami penyesuaian. Tinggal ‘merem saja’, operator jalan tol menerima uang dan kenaikan tarif tol. Bahkan, tak perlu jajaran direksi jalan tol orang hebat, pandai dan lainnya. Karena hanya menangkap kendaraan lewat saja, tanpa berpikirpun juga duit masuk terus. Tidak perlu marketing pula, tinggal ngelus-ngelus perut saja duit datang.
Tidak hanya itu, setelah jalan tol beroperasi, tidak sedikit pemiliknya menjual potensi kepemilikannya kepada pihak lain yang mencari peruntungan lebih (petualang cuan). Kalau sekadar menaruh investasi atau mengejar cuan, lalu bagaimana aspek operasional pemeliharaan dan lainnya. Apakah investor baru, terlebih investor asing, memiliki perhatian dan semangat yang sama terhadap operasional jalan tol seperti investor sebelumnya?
Kalau pembangunan jalan tol untuk melayani yang mampu bayar, yakni kelas ekonomi menengah atas, ya untuk apa dibangun? Sebagai jalan alternatif alasanya, tidak bisa semena-mena dibangun tanpa mengakomodir tujuan awal jalan tol itu sendiri mempermudah akses logistik yang terjangkau dan menumbuhkan ekonomi nasional. Bukan untuk kendaraan pribadi saja yang mampu bayar!
Jangan sampai juga, pembangunan jalan tol hanya mengejar jumlah (kuantitas) penyediaan infrastruktur (output) saja, tetapi lupa sejauh mana jalan tol mampu memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah serta nasional (outcome)-nya. Pemerintah harus bisa hadirkan jalan tol yang mampu dilewati seluruh rakyat, terutama angkutan logistik dan umum.
Jangan sampai kehadiran jalan tol malah menimbulkan ekonomi biaya tinggi, atau mungkin dikatakan kurang berfaedah terhadap perekonomian, karena belum mampu menyediaan prasarana yang terjangkau bagi angkutan logistik dan angkutan massal lainnya.
Terpenting juga, pembangunan jalan tol harus dilakukan secara transparan dari proses perencanaan, tender serta pengerjaanya. Dengan begitu, komponen-komponen harga pembangunan jalan tol dapat disampaikan secara transparan karena prasarana publik. Dengan begitu, masyarakat yang bayar juga merasa tidak keberatan, karena proses pembangunanya yang terpercaya (credible).
Jangan sampai biaya mahal jalan tol terjadi juga karena adanya ‘kong kalikong’ pemerintah dan swasta, tanpa melibatkan masukan konsumen atau calon penggunanya. Uji publik, jangan hanya untuk penuhi persyaratan formal saja, tanpa penuhi esensinya. Sudah saatnya terbuka, transparan serta berpihak masyarakat sebagai konsumen, bukan hanya para developer jalan tol semata./
Jakarta, Agustus 2023
Tim Redaksi
