BNI Diminta Optimalkan Momentum Presidensi G-20

JAKARTA, Bisnistoday – Menteri BUMN Erick Thohir mendorong Bank BNI untuk memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia 2022. BNI dinilai mampu menjadi jembatan untuk merealisasikan berbagai proyek ekonomi berkelanjutan baru. Momentum G20 juga dapat dimanfaatkan BNI untuk melakukan showcasing layanan globalnya.

“Semoga dengan kondisi ekonomi makro yang lebih baik serta kinerja 2021 yang positif ini dapat menjadi modal BNI dalam menjawab semua ekspektasi pemangku kepentingan. BNI juga harus melakukan transformasi, dan inovasi guna meningkatkan kapabilitas dalam kinerjanya. Tentu juga dalam core valueAKHLAK,” tutur Erick Thohir dalam keteranganya di Jakarta, Minggu (29/1).

Menteri Erick Thohir berharap BNI dapat terus meningkatkan fokusnya dalam mendorong ekspansi bisnis internasional karena menorehkan kinerja bagus selama 2021.

“BNI diharapkan menjadi katalisator pemulihan ekonomi nasional baik di masa pandemi maupun pasca pandemi. Kami pun tetap berharap BNI menjadi BUMN yang sehat dan dikelola dengan bersih lagi transparan sebagai dasar good corporate governance,” katanya.

Erick berpendapat emiten berkode BBNI tersebut tergolong berhasil menciptakan sebuah ekosistem pertumbuhan antara UMKM dan diaspora, seperti di United Arab Emirates (UAE). Kedepannya dapat menjadi model andalan yang dapat diduplikasi di banyak wilayah operasional global BNI.

“Seperti bagaimana kami lihat di UAE, kita berhasil mengkolaborasikan diaspora dan UMKM. Ini merupakan upaya untuk terus menciptakan lapangan kerja bagi semua masyarakat Indonesia di luar negeri. Tentu ini juga menjadi salah satu langkah guna mendukung ekspansi kinerja ekonomi kita,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi kinerja manajemen BNI yang telah mampu menutup kinerja tahun 2021 dengan peningkatan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga yang sangat positif.

Menurutnya, kinerja BNI tersebut menunjukkan kemampuan BNI untuk menjaga kepercayaan kepada pemerintah dengan tata kelola yang sangat baik dalam operasionalnya. Upaya efisiensi juga dilakukan dengan sangat baik dan hati-hati sehingga meningkatkan daya saing BNI dalam mendukung pemulihan ekonomi yang lebih cepat.

“Makanya kalau BNI dapat hasil impressive itu hasil kerja keras insan BNI semuanya. Ini patut mendapat tepuk tangan. Itu adalah hasil dari fokus dan upaya yang dilakukan manajemen,”kata dia.

Ia menyampaikan bahwa saat ini merupakan saat yang tepat bagi semua korporasi termasuk BNI kembali keluar dan meningkatkan kinerja ekonomi karena APBN perlahan mundur untuk memulihkan kondisinya.

“Pemerintah tengah mempersiapkan exit policy dan bersama-sama dan keluar dari extra ordinary policy selama 2 tahun lalu. Exit Policy ini yang akan menjadi salah satu pembahasan penting di G20. Itu sebabnya kita perlu membangun komunikasi yang baik untuk menciptakan desain pemulihan yang terkoordinasi,” jelasnya.

Kualitas Kredit

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menuturkan, upaya peningkatan kualitas kredit dilakukan dengan sangat baik. Rasio kredit bermasalah berada pada 3,7 persen dan loan at risk berada pada 23 persen per akhir tahun lalu dan terus menunjukkan tren penurunan. Hal tersebut menjadi momentum bagi perseroan untuk lebih aktif mendorong pemulihan ekonomi nasional.

“Adanya perbaikan NPL dan LaR tersebut menunjukkan bahwa ruang untuk terus tumbuh masih sangat terbuka,” ujarnya.

Dengan program transformasi yang telah direncanakan sangat matang, BNI juga telah mampu memperkuat daya saing dan ruang peningkatan margin dengan menekan banyak sisi beban operasional.

Royke menuturkan BNI adalah bank yang mendapat mandat menjadi bank global guna mendorong pelaku usaha dalam negeri meningkatkan penetrasi pasar luar negeri. BNI juga diharapkan mampu menjadi investment consultant bagi pelaku usaha global negeri untuk berinvestasi di Indonesia.

“Tentunya, kami sangat terima kasih dari support pemerintah. Dari kebijakan dan dukungan. Kami bisa mencapai kinerja keuangan ini tentunya tidak lepas dari dukungan Kementerian Keuangan, Pemerintah dan stakeholder lainnya,” tutur Royke./