www.bisnistoday.co.id
Saturday , 28 January 2023
Home OPINI Gagasan Bocornya Gas PLTP Geo Dipa Indikasi Kejahatan Ekosida
GagasanOPINI

Bocornya Gas PLTP Geo Dipa Indikasi Kejahatan Ekosida

KEBOCORAN GAS : PLTP Unit Dieng PT Geo Dipa Energi (Persero) terjadi kebocoran di P28, pada Sabtu (12/3).
Social Media

Terulang kembali kebocoran gas beracun yang kali ini terjadi dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Dieng, Banjarnegara, Jawa Barat. Atas peristiwa ini terjadi satu korban jiwa dari personel karyawan perusahaan energi tersebut. Sebagian lainnya, dalam kondisi kritis dan harus dilarikan ke Rumah Sakit setempat. 

Kebocoran yang diduga faktor internal dan prosedural teknis kerja ini mengakibatkan pencemaran udara lingkungan yang membahayakan masyarakat wilayah kerja PLTP Dieng dan sekitar. Lalu apa yang telah dilakukan perusahaan besar tersebut, apakah sesuai dengan standar dan siapa yang menjadi pengawas? 

“Apabila terbukti kejadian terjadi berulang kali pada hal yang sama, dan mengindikasikan faktor kesengajaan dan pola yang sistematis, maka ini merupakan kejahatan ekosida.”

Padahal, kejadian kecelakaan kerja serupa pernah terjadi pada wilayah kerja PLTP Geo Dipa Energi pada 13 Juni tahun 2016 dan berulang kembali pada Sabtu (12/3). Peristiwa kebocoran gas yang dapat dikategorikan kecelakaan kerja ini  menyebabkan seorang karyawan meninggal dunia dan beberapa karyawan lainnya dilarikan ke RS akibat terhirup gas beracun. 

Masih teringat hal serupa terjadi di PLTP Sorik Merapi pada awal tahun 2021 lalu membuat masyarakat sekitar kaget atas terjadinya kecelakaan kerja, hingga menimbulkan korban jiwa, yakni beberapa warga sekitar proyek tersebut meninggal, dan luka-luka. 

Ditempat yang sama juga terjadi hal serupa di awal tahun 2022 menyebabkan puluhan orang dilarikan ke rumah sakit akibat terhirup gas H2S pada saat manajemen Sorik Merapi melakukan uji coba sumur. Hal ini sangat membahayakan dan meresahkan masyarakat sekitar yang tinggal di dekat wilayah kerja PLTP.Selain meresahkan, hal ini termasuk pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM). 

Setiap orang berhak untuk memiliki lingkungan yang baik dan sehat, tetapi dengan kejadian yang terjadi pada wilayah kerja PLTP Sorik Merapi tersebut, terjadi pencemaran udara oleh gas beracun. Ini yang menyebabkan puluhan warga dilarikan ke Rumah Sakit dan lima orang meninggal dunia. Artinya sudah tidak ada lagi lingkungan yang baik dan sehat, malah justru pelanggaran HAM. 

‘Hal ini merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh konstitusi, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib untuk menjamin pemenuhan hak tersebut.”

Kendati tidak ada masyarakat yang menjadi korban pada kasus PLTP Geo Dipa ini, tetap di khawatirkan terganggunya psikologis dan keresahan masyarakat sekitar wilayah kerja geo dipa pasca kejadian sorik merapi. Hal ini saling berkaitan dengan efek psikologis masyarakat. 

Mengingat kecelakaan kerja seperti ini berulang kali terjadi, maka diharapkan bagi pihak perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan lingkungannya tidak bersembunyi dibalik kata kecelakaan. Ataupun seolah meminta publik untuk bersikap maklum atas kecelakaan kerja yang terjadi. 

“Kecelakaan atau kelalaian masih dapat diwajarkan apabila tidak dilakukan berulang kali, namun tidaklah wajar dalam mempertahankan kelalaian dan membiarkan kecelakaan ini terus terjadi,”. 

Kejahatan Ekosida

Sesuatu yang terjadi berulang kali pada hal yang sama akan mengindikasikan faktor kesengajaan dan pola yang sistematis, apabila kejadian kecelakaan ini terus terjadi dan terulang kembali maka ini merupakan kejahatan ekosida.

Kejahatan ekosida merupakan istilah kejahatan lingkungan hidup yang berulang kali, dan secara besar-besaran. Pemerintah dapat pula terlibat dalam kejahatan ekosida ini, karena ini merupakan persoalan struktural yang dapat terjadi karena salah satu faktornya adalah kemudahan izin yang diberikan, dan minimnya pengawasan atau luput pengawasan dari pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Kawali Indonesia Lestasi, menuntut tegas pemerintah untuk memberikan sanksi berupa pencabutan izin kepada perusahaan yang terus berulangkali melakukan kecelakaan kerja yang berakibat fatal terhadap lingkungan dan masyarakat. Tidak hanya itu, mengharuskan perusahaan melakukan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan, serta meningkatkan pengawasan dan syarat perizinan perusahaan. 

Apabila pemerintah diam dan tidak memberikan sanksi sebagaimana yang seharusnya dilakukan, maka akan menimbulkan pemahaman bahwa adanya keterlibatan pemerintah itu sendiri terkait kejahatan ekosida, dan hal tersebut akan mencerminkan kegagalan negara dalam melindungi dan menjamin hak konstitusional setiap warga negaranya.”

Terlepas dari persoalan kecelakaan kerja yang disebabkan oleh dua perusahaan panas bumi tersebut, Kawali tetap mendukung energi terbarukan panas bumi terkait transisi energi dari energi fossil ke energi bersih menuju net zero emission 2060. 

Sikap dukungan ini, dengan catatan pemerintah tetap harus meningkatkan pengawasan dan syarat pemberian izin perusahaan pengelola. Demikian juga, perusahaan pengelola mempunyai akuntabilitas, mengedepankan keamanan kerja bagi masyarakat dan karyawannya. Kegiatan usaha ini harus mengedepankan perspektif lingkungan, kesejahteraan serta kenyamanan masyarakat.

Oleh :Fatmata Juliansyah, Manager Advokasi dan Kampanye KAWALI Nasional.

Archives

Bisnistoday - Inspire Your Business

Pertamina is The Energy

Semangat Bangkit

PT Waskita Karya Tbk

Terserah Kamu

Sorotan Bisnistoday

Bisnistoday - Inspire Your Business

Jasa Marga Raih Emiten Terbaik Dalam Ajang Bisnis Indonesia Award 2022

Related Articles

GagasanOPINI

MenkopUKM Hanya Gertak Sambal Bubarkan Koperasi Abal-Abal

PERNYATAAN Menteri Koperasi Dan UKM, Teten Masduki beberapa waktu lalu soal maraknya...

GagasanHEADLINE NEWSOPINI

Gas Bumi Bernilai Tambah Dalam Transisi Energi

Pemanfaatan gas bumi sebagai jembatan transisi energi dan untuk mendorong pengembangan industri...

GagasanOPINI

Perpanjangan Jabatan Kades Makar Terhadap Konstitusi

Usulan tentang perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun semakin menuai...

GagasanOPINI

Melawan “Welfare State”

PADA 12 Januari 2023 lalu Blok Politik Pelajar (BPP) dan LSM Lokataru...