JAKARTA, Bisnistoday – Serangan hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan. Pada Jumat 13 Juni 2025, harga minyak mentah Brent meroket hingga 13 persen menjadi US$78,50 per barel, kenaikan tertinggi sejak Januari 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai bahwa perang Israel dan Iran dampaknya kecil terhadap perekonomian Indonesia. Airlangga meyakini bahwa konflik Israil-Iran tidak berdampak signifikan terhadap sejumlah indikator ekonomi, seperti nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menyatakan, sebagai net–importer, kenaikan harga minyak dunia sudah pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Kalau eskalasi konflik Israil-Iran meluas, tidak bisa dihindari harga minyak dunia akan melambung, bahkan diperkirakan bisa mencapai di atas US$100 per barrel. Bahkan, JP Morgan memperkirakan harga minyak dunia bisa melonjak hingga US$130 per barel jika eskalasi perang meluas hingga Iran menutup Selat Hormuz, yang menjadi lalu lintas pengangkutan minyak dunia.
Dalam kondisi tersebut, lanjut Fahmy, Pemerintah dihadapkan pada dilema dalam penetapan harga BBM di dalam negeri. Kalau harga BBM Subsidi tidak dinaikan, beban APBN akan membengkak. Di samping itu, kenaikan harga minyak dunia akan semakin menguras devisa untuk membiayai impor BBM.
Ujung-ujungnya, kata Fahmy, makin memperlemah kurs rupiah terhadap dollar AS, yang sempat menembus Rp17.000 per dollar AS. Kalau harga BBM Subsidi dinaikan, sudah pasti akan memicu inflasi yang menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok sehingga menurunkan daya beli rakyat dan pertumbuhan ekonomi.
Dalam kondisi ketidakpastian, Pemerintah jangan memberikan PHP (Pemeberian Harapan Palsu) kepada rakyat yang dengan santai mengatakan bahwa perang Iran-Israil tidak mengganggu perekonomian Indonesia. “Pemerintah sebaiknya bersikap realistis dengan mengantisipasi penetapan harga BBM Subsidi berdasarkan indikator terukur. Kalau harga minyak dunia masih di bawah US$100 per barrel, harga BBM Subsidi tidak perlu dinaikan. Namun, kalau harga minyak dunia mencapai di atas US$100 per barrel, Pemerintah tidak punya pilihan lain kecuali menaikkan harga BBM Subsidi, agar beban APBN untuk Subsidi tidak memberatkan,” pungkas Fahmy.
Picu Lonjakan Harga Minyak Mentah
Secara terpisah, pengamat maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (ISC), Capt Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, ketegangan bersenjata yang kian berkobar-kobar antara Iran dan Israel, telah menciptakan guncangan luas dalam sistem perdagangan dan logistik global. Konflik ini segera memicu lonjakan harga minyak mentah dunia yang menembus angka US$120 per barel, diiringi dengan ketakutan pasar akan potensi gangguan di Selat Hormuz—jalur pelayaran strategis yang mengalirkan hampir sepertiga dari ekspor minyak global.
Selain itu, gangguan di kawasan Teluk Persia memiliki efek berantai yang sangat serius bagi sistem ekonomi dunia. Menurut Capt Hakeng, gangguan di Selat Hormuz adalah pukulan keras bagi sektor maritim global yang saat ini menopang lebih dari 80 persen volume perdagangan dunia.
“Ketika jalur pelayaran utama energi dan komoditas terganggu, maka sistem logistik dunia dipaksa menyesuaikan rute, waktu, dan biaya. Ini menimbulkan gelombang biaya tambahan yang sangat signifikan, termasuk pada sektor pelayaran Indonesia,” jelas Capt Hakeng.
Pengamat maritim yang terkenal kritis ini memberikan analisisnya bahwa dalam waktu singkat, biaya pengapalan barang dari dan ke pelabuhan Indonesia dapat meningkat tajam. Kenaikan harga bunker fuel dan premi asuransi pelayaran membuat tarif freight naik 20 hingga 30 persen. Jelaslah ini langsung berdampak kepada daya saing ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara, CPO, karet, dan produk perikanan.
“Arus barang di pelabuhan-pelabuhan utama Indonesia seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan mengalami perlambatan karena banyak operator kapal menunda atau mengalihkan pelayaran mereka untuk menghindari risiko geopolitik dan beban biaya,” jelas Capt Hakeng seraya menekankan juga subsektor perikanan nasional bisa terpukul./
