JAKARTA, Bisnistoday- Wacana penghapusan pemilihan kepala daerah secara langsung kembali mengemuka. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyebut pilkada langsung terlalu mahal dan sarat masalah. Gagasan serupa sebelumnya juga disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Reaksi publik pun terbelah: sebagian melihatnya sebagai solusi efisiensi, sementara lainnya menilai ini sebagai kemunduran demokrasi.
Namun perdebatan ini sesungguhnya tidak sesederhana soal mahal atau murah. Ada persoalan yang lebih dalam dan jarang dibahas secara jujur: demokrasi elektoral Indonesia hari ini tidak lagi sepenuhnya dijalankan oleh manusia, melainkan oleh “alien-alien” baru bernama buzzer, bot, dan kecerdasan buatan (AI).
Selama dua dekade pemilihan langsung, rakyat diyakinkan bahwa prinsip one man, one vote adalah puncak demokrasi. Tetapi dalam praktiknya, suara rakyat sering kali dibentuk bahkan dimanipulasi oleh mesin-mesin propaganda digital. Media sosial dipenuhi narasi artifisial, serangan buzzer terkoordinasi, dan algoritma yang bekerja bukan untuk kebenaran, melainkan untuk kepentingan politik pemilik modal dan teknologi.
Demokrasi pun bergeser dari ruang dialog menjadi arena “blasting” opini. Rakyat tidak lagi diajak berpikir, melainkan diarahkan. Yang muncul kemudian adalah pemimpin hasil pencitraan, bukan hasil perdebatan gagasan. Dalam konteks ini, demokrasi memang masih berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan substansi moralnya.
Di sisi lain, mengembalikan pilkada sepenuhnya ke DPRD juga bukan jawaban ideal. Sejarah Orde Baru mengajarkan bahwa pemilihan tidak langsung rawan disandera elit dan berubah menjadi demokrasi oligarkis tertutup. Jika itu yang terjadi, kita hanya berpindah dari manipulasi mesin ke manipulasi elite keluar dari mulut harimau, masuk ke mulut buaya.
Karena itu, persoalan utama bukan sekadar memilih antara pemilihan langsung atau tidak langsung, melainkan bagaimana menyelamatkan demokrasi dari pembajakan baik oleh oligarki politik maupun oleh mesin tanpa moral. Negara, khususnya parlemen dan pemerintah, tidak bisa lagi gagap menghadapi penetrasi AI dan buzzer politik. Regulasi tegas menjadi keniscayaan, bukan ancaman bagi kebebasan berekspresi
Gagasan jalan tengah patut dipertimbangkan. Misalnya, pilkada dilakukan melalui DPRD, tetapi kandidat berasal dari figur yang benar-benar dipilih rakyat, bukan ditunjuk elit partai. Model campuran ini setidaknya membuka ruang partisipasi publik sekaligus membatasi ruang gerak mesin propaganda digital.
Demokrasi sejatinya lahir dari kehendak bebas manusia. AI, buzzer, dan bot tidak memiliki nurani, tidak punya tanggung jawab moral, dan tidak berhak menggantikan suara rakyat. Jika dibiarkan, demokrasi Indonesia bukan hanya akan mahal, tetapi juga hampa makna.
Pertanyaannya kini bukan lagi langsung atau tidak langsung, melainkan: apakah kita masih ingin demokrasi yang manusiawi, atau menyerahkannya pada alien-alien politik buatan kita sendiri?
Jakarta, Desember 2025
Oleh : Prof. Didik J Rachbini PhD, Rektor Univ. Paramadina
