BANDUNG, Bisnistoday – Pemangkasan anggaran publikasi untuk media dari Rp 50 miliar menjadi Rp 3,1 miliar, yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) hingga kini masih menjadi pertanyaan besar, baik dari media lokal dan juga nasional di Jabar.
Namun sayangnya baik Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Ketua DPRD Bucky Wikagoe, memilih diam saat ditanya soal nasib ekosistem pers di Jabar. Ini ditanyakan kepada dua petinggi di Jabar itu, usai rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar pada Kamis (22/5).
Keduanya menghindari pertanyaan soal komitmen anggaran terhadap kelangsungan media di Jabar. Gubernur bahkan berulang kali melewati pertanyaan wartawan soal jaminan keberpihakan Pemprov Jabar terhadap dunia pers. Sementara Bucky hanya berkata singkat, “Mau rapat lagi,” sebelum masuk ke ruangannya, tanpa sempat memberikan klarifikasi.
Keheningan dua petinggi di Jabar itu bagi komunitas pers, ini bukan sekadar pengabaian, ini isyarat bahaya. Selama beberapa tahun terakhir, media di Jabar didera krisis struktural, iklan merosot, persaingan dengan platform digital tak sebanding, dan belitan beban operasional kian menjerat. Namun yang lebih menyakitkan, alih-alih disokong, media justru ditinggalkan oleh negara. Anggaran publikasi Pemprov Jabar yang dulu mencapai Rp 50 miliar kini terpangkas brutal menjadi Rp 3,1 miliar, hanya sekitar 1 per 10.000 dari total APBD.
Syahadat Akbar, jurnalis independen menilai ada kesengajaan. Gubernur lebih sibuk memoles citra pribadi di media sosial (medsos), ketimbang membangun sinergi dengan media massa. “Jangan-jangan memang ingin mematikan perusahaan media secara perlahan,” ungkapnya.
Kritik juga datang dari pengamat kebijakan publik sekaligus aktivis 1977, Syafril Sjofyan. Ia menyebut Pemprov Jabar telah gagal membaca makna demokrasi dalam praktik. Membangun jalan dan jembatan itu penting, tapi membangun ruang publik yang kritis dan independen jauh lebih menentukan masa depan demokrasi.
“Tanpa dukungan yang serius terhadap pers, pemerintah justru membuka jalan bagi lahirnya otoritarianisme baru yang dibungkus digitalisasi. Publik kehilangan akses informasi yang berimbang, sementara suara-suara kritis dibungkam oleh kelaparan struktural,” bebernya.
Menurut Sjofyan, mendiamkan ekosistem pers adalah cara paling halus meruntuhkan demokrasi. Saat anggaran disunat dan kebijakan abai, yang dikorbankan bukan hanya media, tapi hak publik untuk tahu dan bersuara. “Pemprov Jabar pemerintah harus segera menentukan sikap, apakah masih berpihak pada demokrasi atau sudah sepenuhnya berpaling darinya,” tegasnya. (vian)
