JAKARTA, Bisnistoday- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya kelebihan pembayaran insentif 8.961 tenaga kesehatan (nakes) akibat kesalahan teknis pada saat penarikan basis data usulan insentif nakes dari aplikasi insentif nakes yang dikelola oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM (PPSDM) Kesehatan.
“Kelebihan pembayaran ini tercatat sampai dengan dari 1 Januari 2021-19 Agustus 2021 dan bervariasi antara Rp178 ribu sampai dengan Rp50 juta,” kata Ketua BPK, Agung Firman Sampurna dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (1/11).
Terkait hal tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan untuk memproses sisa kelebihan pembayaran insentif nakes yang masih ada per September 2021.
Hasil pemeriksaan BPK tersebut merupakan bagian dari pemeriksaan atas pengelolaan pinjaman luar negeri Indonesia Emergency Response to Covid-19 Tahun 2020 – 2021 pada Kementerian Kesehatan sejumlah 500 juta dolar AS dari Bank Dunia dan Bank Investasi Infrastruktur Asia (AIIB).
Menurut Agung, tujuan pemeriksaan adalah memberikan penilaian atas kepatuhan program atau kegiatan dalam mencapai Disbursement Linked Indicator (DLI)/Disbursement Linked Result (DLR) pinjaman luar negeri tersebut.
“Pinjaman itu diberikan dengan beberapa indikator, jadi setelah indikatornya tercapai seperti pembentukan gugus tugas nasional Covid-19 dan sebagainya, barulah pinjaman tersebut cair,” ujarnya.
Dari berbagai indikator tersebut, BPK melakukan pemeriksaan yang menemukan kelebihan pembayaran insentif tenaga kesehatan karena adanya proses pembersihan data yang terlewatkan saat implementasi aplikasi pemberian insentif.
Meski begitu, Agung belum bisa mengungkapkan besaran total kelebihan insentif yang dikeluarkan kepada nakes, mengingat proses pemeriksaan masih berlangsung hingga saat ini.
“Nanti hasil pemeriksaannya akan dirilis dan bisa dilihat secara terbuka, beserta solusi yang kami berikan,” pungkasnya.
Akibat Transisi
Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menyebutkan dobel transfer dana insentif kepada 8.961 tenaga kesehatan (nakes) dipengaruhi transisi kebijakan pembayaran secara langsung kepada rekening penerima.
“Mekanisme (transfer dana insentif nakes) tahun 2020 itu diberikannya ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit, tidak langsung ke tenaga kesehatannya sehingga keluar banyak isu. Jadi kita perbaiki juga, kita ubah mekanismenya langsung diberikan ke tenaga kesehatan sehingga bisa langsung mereka terima,” kata Budi.
Budi mengatakan insentif nakes terbagi atas dua sumber penganggaran, melalui rekening Kemenkes RI kepada rumah sakit pemerintah pusat, rumah sakit swasta, rumah sakit TNI-Polri dan rumah sakit BUMN. Sedangkan yang melalui rekening pemerintah daerah bersumber dari APBD masing-masing wilayah kepada nakes yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Menurut Budi, pada kurun 2020 terjadi tunggakan insentif kepada nakes sekitar Rp1 triliun sehingga Kemenkes melakukan serangkaian kebijakan untuk memperbaiki sistem pembayaran insentif kepada nakes.
Budi mengatakan Kemenkes RI melalui konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memindahkan mekanisme transfer insentif nakes yang semula dari rekening fasilitas pelayanan kesehatan kepada nomor rekening masing-masing nakes secara langsung.
Ia mengatakan dobel insentif nakes yang bersumber dari keuangan Kemenkes RI terjadi pada kurun Januari hingga Agustus 2021 kepada 8.961 nakes./
