JAKARTA, Bisnistoday – Kebijakan dan penerapan hilirisasi komoditas mineral nikel dinilai belum sesuai dengan azas keadilan dan berkelanjutan serta belum merata ekonomi wilayah. Hal ini diungkapkan oleh Dr.Bahlil Lahadalia SE, MSi saat mempertahankan gelar doktor dalam Sekolah Kajian Strategic dan Global pada Universitas Indonesia, pada Rabu (16/10).
“Belum adil itu minimal tiga hal, yakni dana bagi hasil daerah, keterlibatan masyarakat dan pengusaha daerah dan ketiga, yakni lingkungan dan kesehatan. Ketiga ini harus betul-betul kita wujudkan, dan dalam Pancasila dan UUD, bahwa keadilan sosial itu, bagian perintah.”
Didalam ringkasan disertasinya, yang berjudul “Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia” ini, Bahlil meneliti penerapan kebijakan hilirisasi pada wilayah Kab. Morowali, Sulteng dan Kab.Halmahera Tengah, Maluku Utara.
Menurutnya, terdapat ketidakadilan dalam bentuk dana bagi hasil pusat dan daerah. investasi sektor mineral nikel sangat besar, hanya saja yang masuk ke wilayah hanya sedikit. Padahal, yang mengurus seluruh kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat setempat adalah pemerintah daerah.
Khususnya pada konteks Kabupaten Halmahera Tengah, Bahli menjelaskan, dari Rp12,4 triliun penerimaan negara yang dikonversikan dengan 1/6 saja dari total penerimaan atau sekitar Rp2,28 Triliun. “Ini belum ada pemerataan kepada wilayah, melalui bagi hasil yang berkeadilan.”
Selain itu juga, menurut Bahlil, dampak terhadap tenaga kerja lokal masih belum banyak. Selama ini, investasi asing tersebut masih memberdayakan tenaga kerja asing juga, mengingat etos kerja dan keahlian yang memadai. “Ini pekerja asing masih mendominasi, karena memang misalnya pekerja lokal lebih banyak ngopi dan istirahatnya.”
Belum lagi, ketika investasi asing masuk ke wilayah, memang bekerja lebih cepat dan memiliki kepastian. Para investor tersebut juga didukung dengan kebijakan perbankan asing yang mapan. “Inginnya investasi dikerjakan oleh BUMN atau pengusaha lokal, hanya saja belum mendapat dukungan perbankan, karena berbagai persoalan. Untuk perbankan, bisa dijadikan seperti PSN (proyek strategis nasional), untuk dukung proses strategis.”
Mengenai dampak terhadap lingkungan, lanjut Bahlil, untuk Morowali berdampak terhadap negatif terhadap lingkungan sedangkan di wilayah Weda Bay memberikan nilai tambah, perbaikan lingkungan. “Lihat saja pantainya hijau, berbeda.”
Bahlil Lahadalia mengakui juga tidak semua positif apabila dipandang secara umum di luar ekonomi. Misalnya saja, dampak terhadap kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara atau air minum. “Hanya saja, masyarakat juga tidak keberatan, karena ada cara tersendiri, masyarakat untuk mengatasi hal tersebut.”
Dampak Positif Masyarakat
Bahlil Lahadalia mengakui, bahwa kehadiran investasi di industri mineral di Morowali, telah mendorong peningkatan ekonomi masyarakat setempat. Bahkan dari sisi kontribusi PDRB wilayah halting meningkat hingga 84 persen untuk Halmahera Tengah sedagkan Morowali naik 25 persen, sebagai angka yang jauh lebih tinggi, dibanding PDB nasional bertumbuh sekitar 2,95 persen kurang lebih.
“Pada penduduk setempat, memanfaatkan dengan membuka kos-kosan, di beberapa tempat, ada juga yang mensuplai makanan dari hasil laut. Mereka bahkan enggan apabila bekerja di perusahaan. Karena dengan usaha kos-kosan bisa mendapat sekitar Rp30 juta, sedangkan pekerja hanya Rp7-8 juta perbulan.”
Tidak hanya itu, menurut Bahlil Lahadalia, bahwa masyarakat pemasok bahan makanan bagi para pekerja asing dan lokal juga meraih keuntungan tinggi. Omzetnya sekitar Rp2 miliar per bulan.”Dari jumlah tersebut, mereka bisa untung sekitar Rp800 juta per bulan. Ini kan semua merupakan dampak positif bagi masyarakat setempat.”//
