JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyediakan anggaran sebesar Rp270 miliar untuk menyukseskan program Merdeka Belajar 11: Kampus Merdeka Vokasi. Program yang memiliki visi yang sama dengan Merdeka Belajar episode 2: Kampus Merdeka ini, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perguruan tinggi untuk berkiprah dengan anggaran khusus.
“Untuk dana kompetitif setiap usulan akan diberikan maksimal Rp1 miliar tergantung kualitas usulan. Sementara itu, untuk dana padanan itu harus memiliki kualifikasi dan ketentuan sesuai dengan persyaratan. Di antaranya harus bisa bisa meraih partner industri dengan kontribusi dana incash atau inkind dari industri. Perbadingan dana yang akan diberikan maksimal 3:1, artinya bila industri memberikan1 rupiah maka pengusul akan mendapat maksimal 3 rupiah dari Kemendikbudristek bergantung kualitas usulannya,” dikatakan Direktur Pendidikan Tinggi Vokasi dan Profesi, Diitjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Benny Bandanadjaja, pada Bincang Interaktif bersama media secara daring di Jakarta, pada Kamis (27/5).
Baca juga : Ditjen Pendidikan Vokasi Fokus Lima Program Unggulan
Dari Rp270 miliar dana pendidikan yang disiapkan, lanjut Benny, sebesar Rp90 miliar disediakan bagi program SMK-D2 jalur cepat dan program peningkatan program studi D3 menjadi sarjana terapan (D4). Sementara itu, untuk dana padanan (matching fund), anggaran yang disiapkan sebesar Rp180 miliar untuk pengembangan Pusat Unggulan Teknologi, hilirisasi produk riset terapan, dan start-up kampus vokasi yang dibangun bersama industri.
Lebih lanjut Benny mengatakan, bagi para pemangku kepentingan yang hendak mengikuti program ini, petunjuk teknis dapat diakses pada laman ppptv-ptn.kemdikbud.go.id (untuk dana kompetitif) dan kedaireka.id/diksi (untuk dana padanan).
“Di sana, ada panduan template usulan, cara mengusulkan dan sebagainya, tentunya komunikasi tidak terbatas pada website saja, kita melakukan sosialisasi dan komunikasi lanjut bila diperlukan. Kedai Reka itu kan diinisiasi oleh Ditjen Dikti, di dalamnya ada platform yang mempertemukan industri dengan perguruan tinggi,” ujar Beny.
Saat ini sudah ada lebih dari 31 prodi unutk SMK D-2 jalur cepat (fast track) yang menyatakan minat. “Jadi, untuk SMK sudah ada ratusan dan tetap mereka harus mengusulkan dalam bentuk proposal,” ucap Beny.
Animo dari dunia kerja, lanjut Beny, sebetulnya sebelum ada program inipun SMK dan perguruan tinggi itu umumnya sudah memiliki rekan dunia kerja atau industri yang selama ini sudah bekerja sama. Namun, kebijakan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan kerja sama tersebut menjadi lebih tinggi lagi.
Baca juga : Kolaborasi Jadi Kunci Sukses Kampus Merdeka Vokasi
“Kalau dulu kerja samanya mungkin hanya sebatas magang, sekarang bisa kita tambah menjadi pengembangan kurikulum, mungkin dosennya bisa mengajar dan sebagainya sehingga semakin banyak bentuk kerja samanya, memenuhi paket link and match 8+i yang dicanangkan Ditjen Diksi,” ujar Beny.
Saling Menguntungkan
Wakil Direktur IV Politeknik Negeri Bali bidang kerja sama, I Wayan Arya, mengatakan untuk menarik industri agar bergabung pada kebijakan ini, perlu ada solusi yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak. “Jika perusahaan mendapat keuntungan dari kerja sama ini, tentu mereka akan tertarik. Untuk SMK D2 fast track maka industri tersebut tidak perlu menyiapkan training, sehingga mereka titipkan training di perguruan tinggi itu akan hemat waktu,” ujarnya.
Untuk kerja sama dalam penelitian pengembangan produk, lanjut Wayan, produk yang bernilai tinggi dan bisa berbagi hasil, ke depan dapat diproduksi masal sehingga ini akan membuat semua pihak tertarik. “Ini tergantung dari kreativitas dosen, perguruan tinggi untuk bisa menunjukkan bahwa kerja sama ini membuat keduanya untung bagi kedua belah pihak,” tambahnya./
