JAKARTA, Bisnistoday- Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengatakan, ketimpangan dan operasional sarana dan prasarana produksi merupakan salah satu kendala utama dalam upaya meningkatkan produksi perikanan dan distribusi kesejahteraan di Tanah Air.
“76 persen dari armada kita ada di bawah 12 mil laut, hanya sekitar 24 persen ada di ZEE yang berizin dari pusat,” kat dia dalam diskusi daring bertajuk “Tata Kelola Penangkapan Indonesia untuk Indonesia Makmur” di Jakarta, Selasa (27/7).
Untuk itu, lanjut Riza, berbagai model penangkapan ikan yang dilakukan harus mendorong prinsip keadilan korektif, seperti bila terjadi pelanggaran maka nelayan kecil perlu dilakukan pembinaan, berbeda bila pelanggaran dilakukan oleh pihak yang memiliki kapal-kapal besar.
Ia juga mengusulkan adanya inovasi seperti nelayan kecil yang sudah memakai alat tangkap yang ramah lingkungan, agar ke depannya bisa dipastikan dapat memperoleh akses kepada pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan dari badan di KKP.
Dalam kesempatan sama, Ketua Tim Pelaksana Unit Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Anastasia Rita Tisiana mengataan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merancang model penangkapan terukur dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi agar stok ikan yang ditangkap dapat dikelola secara berkelanjutan dan tidak habis di masa depan.
“Kegiatan ekonomi harus seimbang dengan ekologi,” tambahnya. Menurut dia, penerapan model penangkapan terukur yang dirancang KKP selaras dengan konsep ekonomi biru sehingga ekosistem laut tetap harus bisa produktif dalam rangka memberikan nilai keekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan pesisir.
Ia mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan bagaimana kesehatan stok ikan yang ada di setiap WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), apakah dalam kondisi overfishing (tangkapan berlebih) atau tidak.
Sistem penangkapan terukur, masih menurut dia, selain menentukan berapa tangkapan ikan juga menentukan sejumlah hal lainnya seperti berapa jumlah kapal penangkap ikan yang diizinkan di suatu WPPNRI.
Kemudian, lanjutnya, sumber daya ikan yang ditangkap akan ditentukan berapa kuotanya serta di mana pelabuhan tertentu yang boleh untuk didaratkan sehingga ke depannya juga akan memberikan kontribusi yang besar kepada negara termasuk dalam peningkatan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta devisa negara.
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP, Pung Nugroho Saksono menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal apa saja yang menjadi tugasnya karena pengawasan saat ini sudah lama menggunakan VMS (Vehicle Monitoring System) yang terpusat dan kapal pengawas juga selalu siaga baik di ZEE maupun di laut teritorial./
Model Penangkapan Ikan Harus Mendorong Prinsip Keadilan Korektif
JAKARTA, Bisnistoday- Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Riza Damanik mengatakan, ketimpangan dan operasional sarana dan prasarana produksi merupakan salah satu kendala utama dalam upaya meningkatkan produksi perikanan dan distribusi kesejahteraan di Tanah Air.
“76 persen dari armada kita ada di bawah 12 mil laut, hanya sekitar 24 persen ada di ZEE yang berizin dari pusat,” kat dia dalam diskusi daring bertajuk “Tata Kelola Penangkapan Indonesia untuk Indonesia Makmur” di Jakarta, Selasa (27/7).
Untuk itu, lanjut Riza, berbagai model penangkapan ikan yang dilakukan harus mendorong prinsip keadilan korektif, seperti bila terjadi pelanggaran maka nelayan kecil perlu dilakukan pembinaan, berbeda bila pelanggaran dilakukan oleh pihak yang memiliki kapal-kapal besar.
Ia juga mengusulkan adanya inovasi seperti nelayan kecil yang sudah memakai alat tangkap yang ramah lingkungan, agar ke depannya bisa dipastikan dapat memperoleh akses kepada pembiayaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau pembiayaan dari badan di KKP.
Dalam kesempatan sama, Ketua Tim Pelaksana Unit Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Anastasia Rita Tisiana mengataan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merancang model penangkapan terukur dengan memperhatikan keseimbangan antara ekonomi dan ekologi agar stok ikan yang ditangkap dapat dikelola secara berkelanjutan dan tidak habis di masa depan.
“Kegiatan ekonomi harus seimbang dengan ekologi,” tambahnya. Menurut dia, penerapan model penangkapan terukur yang dirancang KKP selaras dengan konsep ekonomi biru sehingga ekosistem laut tetap harus bisa produktif dalam rangka memberikan nilai keekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di kawasan pesisir.
Ia mengungkapkan hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan bagaimana kesehatan stok ikan yang ada di setiap WPPNRI (Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia), apakah dalam kondisi overfishing (tangkapan berlebih) atau tidak.
Sistem penangkapan terukur, masih menurut dia, selain menentukan berapa tangkapan ikan juga menentukan sejumlah hal lainnya seperti berapa jumlah kapal penangkap ikan yang diizinkan di suatu WPPNRI.
Kemudian, lanjutnya, sumber daya ikan yang ditangkap akan ditentukan berapa kuotanya serta di mana pelabuhan tertentu yang boleh untuk didaratkan sehingga ke depannya juga akan memberikan kontribusi yang besar kepada negara termasuk dalam peningkatan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta devisa negara.
Direktur Pemantauan dan Operasi Armada KKP, Pung Nugroho Saksono menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal apa saja yang menjadi tugasnya karena pengawasan saat ini sudah lama menggunakan VMS (Vehicle Monitoring System) yang terpusat dan kapal pengawas juga selalu siaga baik di ZEE maupun di laut teritorial./
