SURABAYA, Bisnistoday – Setelah sekitar sebulan dibentuknya Badan Pengelola Investasi- Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), PT. Biro Klasifikasi Indonsia (Persero) atau BKI akhirnya dipilih menjadi cangkang (holding) operasional Danantara. Dengan begitu, BKI akan berperan penting dalam mengawasi dan memastikan efisiensi operasional yang efisien sekaligus menjadi perusahaan induk yang membawahi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tergabung dalam Danantara.
Selain itu juga telah diinformasikan bahwa BKI dipilih karena kondisi keuangan yang sehat dan stabil, tidak memiliki masalah finansial yang besar, sehingga dianggap mampu menjalankan peran sebagai holding operasional dengan baik; 100% milik negara, belum berstatus Perusahaan terbuka, serta tidak memiliki kendala finansial dan operasional.
Namun, muncul pertanyaan penting sebagai konsekuensi atas penetapan ini. Yaitu muncul kekhawatiran bahwa penggabungan aset Danantara ke dalam BKI ini dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan dan independensi BKI dalam menjalankan fungsi keselamatan maritime. Selama ini, BKI sebagai badan klasifikasi maritim bersama komunitas maritim Indonesia dalam satu dasawarsa belakangan ini untuk dapat diakui secara internasional lewat organisasi IACS (International Association of Classification Societies).
Independensi dalam konteks badan atau biro klasifikasi kapal berarti bahwa organisasi tersebut harus beroperasi tanpa pengaruh atau kendali yang tidak semestinya dari entitas komersial mana pun yang dapat memperoleh manfaat dari standar yang lebih lunak atau penilaian yang bias.
Badan klasifikasi harus mempertahankan status di bawah hukum nasional sedemikian rupa sehingga, berbagai kegiatan utamanya yaitu survei yang dilakukannya serta laporan dan sertifikat yang diterbitkan badan tersebut berdiri independen dari pengaruh pemilik kapal dan pemerintah. Atau badan klasifikasi tidak memiliki kepentingan komersial terkait dengan desain kapal, pembangunan kapal, kepemilikan kapal, pengoperasian kapal, manajemen kapal, pemeliharaan atau perbaikan kapal, asuransi, atau penyewaan.
Dalam aspek komersial, badan klasifikasi tidak boleh membuat perjanjian atau pemahaman apa pun yang akan bertentangan dengan independensinya. Untuk itu, sangat penting bagi badan klasifikasi seperti BKI untuk menghindari konflik kepentingan dengan pemilik kapal, pembangun kapal, produsen, perusahaan perbaikan, perusahaan asuransi, atau penyewa . Selain itu, badan klasifikasi seperti BKI juga harus memastikan bahwa layanan yang disepakati sesuai dengan aturannya untuk klasifikasi atau perjanjiannya untuk sertifikasi statutori dilakukan secara imparsial dan dengan itikad baik.
Fungsi Regulasi dan Bisnis
Terkait tuntutan atas independensi inilah yang kemudian muncul ketika BKI dijadikan cangkang operasional Danantara. Karena penggabungan dengan Danantara berpotensi mengaburkan batas antara fungsi regulasi dan fungsi bisnis dari BKI. Untuk itu, bila penetapan BKI sebagai cangkang operasional Danantara sudah tidak dapat dirubah maka aspek pemisahan inilah yang perlu diperhatikan manajemen Danantara.
Yaitu mungkin dengan pembentukan unit dalam BKI yang tetap melaksanakan fungsi klasifikasi dan inspeksi kapal atau aset maritim yang memiliki independensi dan netralitas yang tinggi. Atau unit baru dalam BKI itu tetap menjalan peran dalam memberikan penilaian yang objektif dan tidak memihak, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan bisnis BKI sebagai holding operasional. Atau dengan kata lain perlu mekanisme yang jelas untuk memisahkan fungsi klasifikasi dan inspeksi dari fungsi bisnis holding yang transparan dan akuntabel dalam pengambilan keputusan unit baru BKI tersebut.
Secara keseluruhan, pembentukan unit khusus ini dapat menjadi solusi yang efektif, asalkan langkah-langkah yang tepat diambil untuk memastikan independensi, transparansi, dan akuntabilitas. Penilaian IACS terhadap keberadaan Danantara yang menggunakan BKI sebagai cangkang dan pembentukan unit baru untuk fungsi keselamatan maritim akan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci yang berkaitan dengan independensi dan integritas operasional.
Struktur Terpisah dan Independent
Lebih lanjut unit baru BKI pasca penetapan sebagai holding operasional ini, harus memiliki struktur organisasi yang terpisah dan independen dari fungsi bisnis BKI dalam konteks bisnis. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan terkait keselamatan maritim diambil secara objektif dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan bisnis. Unit khusus ini harus dilengkapi dengan sumber daya yang memadai, termasuk tenaga ahli yang kompeten di bidang keselamatan maritim. Penting juga untuk memastikan bahwa personel yang terlibat memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai.
Penetapan BKI sebagai cakang operasional Danantara jelas memberikan dampak langsung secara internal dan eksternal khususnya ekosistem pemangku kepentingan BKI secara eksis. Secara internal dengan BKI menjadi bagian dari cangkang yang lebih besar, karyawan BKI berpotensi mendapatkan akses ke peluang karir yang lebih luas di dalam struktur organisasi yang baru. Hal ini tentu secara logis member peningkatan skala operasional, peningkatan stabilitas keuangan, promosi SDM atas berbagai akses pelatihan, ketrampulan dan pengetahuan SDM BKI yang lebih luas melalui Danantara.
Namun, jika transformasi berjalan tidak dengan baik maka perubahan struktur organisasi yang besar dapat menciptakan ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan karyawan, selain perubahan budaya. Sementara bagi ekosistem maritim, konsolidasi aset BUMN di dalam Danantara dan BKI dapat menciptakan sinergi dan efisiensi dalam industri maritim.Hal ini dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan daya saing industri maritim Indonesia lewat kekuatan komersial dan finansialnya.
Selanjutnya investasi dari Danantara di dalam BKI mungkin juga dapat digunakan untuk mengembangkan infrastruktur maritim yang lebih baik di masa mendatang. Hal ini konsekuensinya dapat meningkatkan keselamatan pelayaran dan mendukung pertumbuhan industri maritim nasional secara global.
Jadi akhirnya, penunjukan BKI sebagai holding operasional Danantara merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengkonsolidasikan aset-aset BUMN dan meningkatkan efisiensi pengelolaan. Namun, langkah ini juga memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk menghindari potensi konflik kepentingan dan memastikan keberlanjutan fungsi tradisional dan utama BKI sebagai badan klasifikasi maritim.
Surabaya, April 2025
Oleh : Saut Gurning, Guru Besar Risiko Logistik Maritim Departemen Teknik Sistem Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Email: sautg@its.ac.id./
