JAKARTA, Bisnistoday – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjalin kerja sama dengan Kementerian Pertahanan mempercepat sertipikasi untuk kawasan terluar dan Pulau-pulau terpencil untuk menjamin kedaulatan NKRI.
“Kementerian ATR/BPN memiliki tanggung jawab, yaitu menjaga kedaulatan dengan memberikan hak atas tanah kepada seluruh masyarakat di seluruh penjuru tanah air, termasuk menyiapkan tata ruang yang berkualitas untuk berbagai sektor di wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia),” kata Hadi Tjahjanto dalam keterangannya.
Kementerian ATR/BPN bersama Kemenhan RI, melakukan kerja sama yang dituangkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto dengan Menteri Pertanahan, Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, pada Jumat (3/3).
Ia melanjutkan, saat ini Kementerian ATR/BPN menaruh perhatian terhadap wilayah pertahanan seperti perbatasan negara. Sertipikasi terus dilakukan pada tanah di pulau-pulau luar kecil terluar, di mana dari 111 pulau, sebanyak 86 pulaunya berstatus area penggunaan lain (APL) dan sebagian bidang tanahnya belum disertipikatkan.
“Namun 85 pulau sudah bersertipikat dan sisanya harus kita kerjakan, 1 pulau masih dalam proses sertipikasi dan 25 pulau butuh dorongan persetujuan pelepasan dari KLHK. Pulau kecil terluar merupakan pagar NKRI yang harus kita jaga. Hal ini sebagai bagian dari upaya kita menjaga kedaulatan dan keamanan negara,” tegas Hadi Tjahjanto.
Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan, perlu dilakukan sinkronisasi Rencana Tata Ruang (RTR) dengan tata wilayah pertahanan sehingga pembangunan untuk infrastruktur pertahanan dapat lebih terarah dan tepat sasaran. Dalam RTR dituangkan juga perihal Kawasan Strategis Nasional (KSN), termasuk Kawasan Perbatasan Negara (KPN).
Ia menjabarkan, dari sembilan RTR KSN KPN, delapan di antaranya sudah berbentuk Peraturan Presiden. Kemudian, dari RTR tersebut terdapat 81 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan yang sedang dipercepat realisasinya. “Sehingga nanti dengan tukar-menukar data, tata ruang wilayah akan sinkron dengan tata ruang kepentingan pertahanan dan keamanan. Hal ini membutuhkan dukungan dari Kementerian Pertahanan,” imbuhnya.
Keserasian Pertahanan dan Agraria
Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengatakan bahwa kerja sama ini adalah wujud komitmen bersama dalam optimalisasi sinergi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang agraria, pertanahan, tata ruang, dan pertahanan.
“Saya yakin dan percaya dengan adanya penandatanganan ini diharapkan penataan aset Kementerian Pertahanan mulai dari pendaftaran tanah pertama kali, pemeliharaan data, serta asistensi pencegahan dan penanganan permasalahan pertanahan dapat lebih intensif dilaksanakan,” ujarnya.
Berhubungan dengan sengketa pertanahan, ia menyebut masih terdapat tanah Kementerian Pertahanan yang sedang bersengketa dan tengah menempuh jalur mediasi, musyawarah, serta jalur hukum. Ia menyadari akan luasnya aset Kementerian Pertahanan sehingga diperlukan penataan dan kepastian hukum atas kepentingan aset tersebut.
“Masalah penegakan hukum dan kepastian hukum ini secara baik dan benar merupakan jadi perhatian kita bersama. Kita menyadari bahwa dalam mewujudkan hal tersebut atas tanah bukan hal yang mudah, ketimpangan yang terjadi tentunya harus dihindari. Untuk itulah perlu kerja sama serta komunikasi yang intensif dengan institusi terkait terutama dengan Kementerian ATR/BPN,” papar Prabowo Subianto./
