www.bisnistoday.co.id
Selasa , 9 Desember 2025
Home NASIONAL & POLITIK Hukum Menteri PUPR Berikan Materi Antikorupsi KPK
HukumNASIONAL & POLITIK

Menteri PUPR Berikan Materi Antikorupsi KPK

MENTERI PUPR, Basuki Hadimuljono bersama Ketua KPK, Firli Bahuri di Jakarta.
Social Media

JAKARTA, Bisnistoday  – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dan jajaran pejabat Eselon I Kementerian PUPR didampingi pasangan menghadiri Executive Briefing Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (25/5).

PAKU Integritas merupakan salah satu program penguatan dan pendidikan antikorupsi yang diselenggarakan oleh KPK yang ditujukan bagi para pejabat penyelenggara negara. Adapun PAKU Integritas meliputi dua kegiatan utama yaitu executive briefing atau pembekalan antikorupsi bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan diklat atau pelatihan pembangunan integritas bagi penyelenggara negara.

Menteri Basuki menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan program PAKU Integritas ini, terutama karena Kementerian PUPR yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur pasti selalu berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa.

“Godaannya tentu sangat besar terutama dalam proses lelang karena semuanya pasti ingin menang. Sehingga saya selalu mengingatkan insan PUPR harus kuat, berani, dan berjiwa seni. Kuat karena kompeten, berani karena berintegritas, dan berjiwa seni karena mampu berinovasi dan berimprovisasi,” kata Menteri Basuki.

Strategi Pencegahan

Untuk mencegah tindakan korupsi, Menteri Basuki mengungkapkan Kementerian PUPR memiliki 9 strategi pencegahan penyimpangan (fraud). Sembilan strategi tersebut antara lain; re-organisasi struktur organisasi ULP dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), perkuatan SDM, perbaikan mekanisme penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), pembinaan penyedia jasa.

“Sebelumnya semua tahap perencanaan, pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan dilakukan di bawah direktorat jenderal teknis terkait saja, sehingga sangat rawan penyimpangan,” tutur Menteri PUPR.

“Sehingga kita bentuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yang menangani pengadaan barang dan jasa, agar direktorat jenderal yang teknis hanya fokus pada perencanaan dan pelaksanaan saja. Kita juga memiliki 3 lapis pengawasan yaitu balai, unit kepatuhan internal, dan Inspektorat Jenderal untuk mendeteksi potensi penyimpangan secara dini,” jelas Basuki.

Menteri Basuki berpesan kepada para pejabat Kementerian PUPR untuk mengikuti pelatihan PAKU Integritas dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. “Mohon jangan asal ikut saja, tapi harus betul-betul dihayati. Kita harus membawa 40 ribu anak buah kita ke arah yang lebih baik,” ucapnya.

Tindakan Internal

Ketua KPK Firli Bahuri mengapresiasi Kementerian PUPR yang menurutnya telah berhasil melakukan perubahan struktural, instrumental, budaya untuk mencegah tindakan korupsi secara internal. Perubahan struktural melalui pembentukan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan Unit Kepatuhan Internal, perubahan instrumental melalui 9 strategi pencegahan korupsi, dan perubahan budaya melalui motto insan PUPR dan 4 Big No’s.

“Perubahan tersebut menunjukkan PUPR telah sadar bahwa sistem harus diperbaiki dan diperkuat untuk mencegah adanya penyimpangan. Saya yakin melalui pelatihan ini para pejabat PUPR dapat lebih banyak mempelajari budaya antikorupsi sehingga dapat menjadi agen pembangun integritas di instansinya,” ujar Firli./

Arsip

BISNISTODAY – INSPIRE YOUR BUSINESS

PERTAMINA IS THE ENERGY

TRADE EXPO INDONESIA 2025

SOROTAN BISNISTODAY

Beritasatu Network

Related Articles

Hukum

Roy Suryo Kritik UGM, Soroti Polemik Keterbukaan Informasi Ijazah Jokowi

JAKARTA, Bisnistoday — Pakar telematika Roy Suryo menilai UGM (Universitas Gadjah Mada)...

Hukum

Majelis Hakim KIP Tolak Permohonan Sengketa Informasi Ijazah Jokowi

JAKARTA, Bisnistoday — Sidang lanjutan sengketa informasi terkait ijazah mantan Presiden Joko...

Hukum

BNN- BAIS TNI Berhasil Tangkap Buronan Internasional Dewi Astutik di Kamboja 

JAKARTA, Bisnistoday- Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Kepolisian Kamboja, KBRI Phnom Penh,...

Hukum

Pakar Hukum: Jangan Sampai RUU Pidana Baru Jadi Senjata Negara Penjarakan Rakyat Miskin

JAKARTA, Bisnistoday - Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyesuaian Pidana saat ini tengah...