BALI, Bisnistoday- Pandemi Covid-19 membuat sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) mengalami masalah besar, yaitu terkait pembiayaan dan menurunnya permintaan. Untuk itu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, mendorong UMKM untuk melakukan adaptasi dan inovasi produk, menyesuaikan dengan permintaan market baru.
“Permasalahan yang dihadapi adalah terkait pembiayaan. Yang kedua, masalah menurunnya permintaan. UMKM dalam menghadapi covid ini harus melakukan adaptasi dan inovasi produk, sesuai dengan permintaan market yang baru,” tegas MenKopUKM Teten Masduki, dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas program dan kebijakan strategis dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi, di Badung, Bali, akhir pekan kemarin.
Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menjabat Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan dihadiri secara fisik oleh sembilan Menteri, yakni Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pertanian, Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Koperasi dan UKM, dan Wakil Menteri BUMN I.
Selain itu, turut hadir pula lima menteri melalui sambungan konferensi daring, yaitu Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Menurut Teten, dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), KemenkopUKM telah menjalankan program gerakan belanja di warung tetangga untuk memperkuat warung tradisional yang mengalami kesulitan bersaing dengan jaringan ritel modern. Program tersebut, kata Teten, akan menjadi rantai distribusi pangan, dan bisa menstabilkan harga pangan. Pada tahap awal dilakukan di Jabodetabek kerjasama dengan DGR, yang memiliki aplikasi digital untuk mensuplay kebutuhan sembako ke warung-warung.
“Kita ingin ini kedepan menjadi rantai distribusi pangan, yang bisa kita gunakan untuk keperluan stabilisasi harga pangan. Ada 3.5 juta warung tradisional di Jabodetabek kerjasama dengan DGR, Yang punya aplikasi digital untuk mensuplai kebutuhan sembako ke warung-warung. Para warung di Jabotabek ini terganggu oleh program sembako murah, yang langsung didistribusikan ke masyarakat, sehingga para warung ini menjerit karena tidak ada yang membeli produknya. Jadi sebenarnya mungkin ke depan bisa kita integrasikan program seperti ini,” katanya.
MenkopUKM menjelaskan, program kedua adalah laman khusus UMKM dan bela pengadaan kerjasama dengan LKPP, untuk meningkatkan demand. Pihaknya mendorong Kementerian dan Lembaga mengoptimalkan belanjanya kepada sektor UMKM. Karena menurutnya, dari Rp.321 triliun anggaran, baru 18 persen kementerian dan lembaga yang membelanjakan produk UMKM.
“Ada 321 triliun, sekarang ini baru 18 persen K/L yang belanja produk UMKM. Jika dioptimasikan maka UMKM permintaan terhadap produknya. Presiden dari awal Februari sudah ada instruksikan agar K/L belanja produk UMKM dan sekarang secara teknis yang sudah dimungkinkan,” ujarnya.
Banpres Usaha Mikro
MenkopUKM Teten Masduki mengatakan, bantuan presiden produktif usaha mikro sebesar Rp.2,4 juta, rencananya pada Senin (24/8) akan diluncurkan presiden. Menurutnya, akan ada 1 juta pelaku usaha mikro yang telah siap, dan ditargetkan sebanyak 9,1 juta pada September mendatang.
“Rencananya hari Senin akan diluncurkan di istana oleh Presiden. Ada 1 juta usaha mikro yang sudah siap besok dan target kita bulan Agustus, akan ada 4,5 juta pelaku usaha yang akan menerima bantuan tersebut. Akhir September 9,1 juta,” kata Teten.
