JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah selayaknya menunda terlebih dahulu terhadap kegiatan pengeluaran di proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal ini semata mempertimbangkan kondisi perekonomian global relatif fluktuatif sedangkan kondisi daya beli masyarakat butuh dijaga.
Eko Listiyanto, Wakil Direktur INDEF mengatakan, pemerintah selayaknya menunda terlebih dahulu proyek Ibu Kota Negara Nusantara yang berada di Kalimantan timur. Apabila nekad diteruskan, akan semakin membebani anggaran pemerintah dalam jangka pendek dan menengah.
“Sebaiknya ditunda dulu ya, karena itu kan proyek jangka menengah dan panjang, nanti bisa dilanjutkan. Sedangkan sekarang ini butuh ketahanan perekonomian,” ujar Eko Listiyanto saat rilis INDEF “Evaluasi Kinerja Ekonomi Triwulan II-2022 :Bertahap ditangah ketidakpastian, pada Minggu (7/8) secara daring.
Menurutnya, terpenting mempertahankan daya beli masyarakat ditengah ketidakpastian global dan ancaman lonjakan inflasi. Demikian juga sekaligus, kata Eko, pemerintah meneruskan program subsidi BBM dengan memastikan ketidaknaikan pada Kuartal III-2022 ini.
“Kenaikan harga BBM akan membuat daya beli masyarakat makin terpukul. Apalagi kondisinya pertumbuhan masih mayoritas mengandalkan konsumsi,” ujarnya.
Menurut Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Muhamad, perlunya mengantisipasi adanya kecenderungan peningkatan inflasi dengan kondisi 2,6%, sedangkan untuk volatile food khususnya sudah berada diatas 10%. Hal tersebut sangat penting demi mempertahankan daya beli masyarakat tetap stabil.
Tauhid memperkirakan pertumbuhan kuartal III-2022 berharap stabil kisaran 5%. Seperti diketahui pertumbuhan ekonomi Kuartal II-2022 terhadap Kuartal II-2021 masih mampu bertumbuah 5,44%.
“Meski begitu, harus tetap dijaga agar tidak terjadi lonjakan inflasi yang cenderung mulai terlihat khususnya untuk volatile food,” tuturnya.
Ancaman Middle Income Trap
Esther Sri Astuti, Direktur Program INDEF, mengatakan geliat ekonomi Indonesia sudah banyak tertinggal diantara negara kawasan ASEAN. Seperti halnya di Vietnam yang dulunya dibantu sekarang, sudah jauh bertumbuh diatas Indonesia. Demikian juga Thailad, dan ini terlihat dari pergerakan pertumbuhan sejak tahun 1970 hingga sekarang.
“Mereka sudah jauh lebih baik, seperti Vietnam sudah lebih tinggi dibanding Indonesia,” tuturnya.
Kuncinya, menurut Esther, selain menjaga konsumsi yang penting perlunya penyediaan infrastruktur berbagai sektor untuk meningkatkan suplai chain antar industri.Demikian juga, adanya pemanfaatan proses digitaliasi berbagai industri sehingga menunjang produksi yang efisien.
“Saya pikir langkah yang dilakukan Presiden Jokowi saat berkujung ke negara Thailand, sudah ingin mencontohnya, sehingga geliat ekonomi terus meningkat,” terangnya.
Menurut Esther, Indonesia sudah terlalu lama berada di dalam posisi negara berpendapatan dibawah batas bawah Upper Middle Income. Sementara, negara lainnya seperti China, Brazil, Malaysia, Thailand sudah jauh berada diatas batas bawah Upper Middle Income.
“Indonesia jangan terjebak dalam negara middle income trap, dan seharusnya mampu berada diatas sesuai dengan visi Indonesia emas keluar dari middle income trap 2036 mendatang,” tuturnya./
