JAKARTA, Bisnistoday – Pemerintah baru-baru ini seakan menyatakan ketidakmampuannya dalam memulihkan data yang diretas oleh ransomware pada pusat data nasional. Menanggapi hal ini, banyak pihak menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap lambat dan kurang transparan dalam menangani insiden ini, terutama menyangkut data pribadi warganya.
“Dalam konteks perlindungan data pribadi, Indonesia baru saja memiliki undang-undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), namun regulasi ini belum sepenuhnya efektif. Regulasi ini juga belum melindungi data yang dikumpulkan oleh lembaga publik, sehingga masyarakat tidak memiliki mekanisme untuk menuntut pemerintah atas kelalaian mereka,” ujar Soegianto Soelistiono, Akademisi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Airlangga, Jumat (28/6).
Selayaknya, dalam perlindungan data pribadi di Indonesia perlu dibandingkan dengan negara-negara lain yang sudah lebih maju, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Di negara-negara tersebut, privasi warga menjadi prioritas utama, dengan teknologi canggih dan regulasi ketat yang melindungi data pribadi.
Menurut Soegianto, dampak dari kebocoran data ini masih sulit diukur karena pemerintah belum membuka informasi rinci tentang lembaga dan layanan yang terdampak. Namun, kita harus mengingatkan bahwa data pribadi yang jatuh ke tangan pihak ketiga dapat disalahgunakan untuk berbagai tujuan, mulai dari penipuan hingga framing.
“Pentingnya transparansi pemerintah dalam menangani insiden ini tidak bisa diabaikan. Pemerintah diharapkan untuk segera meminta maaf kepada publik dan menunjukkan komitmen mereka untuk melakukan perbaikan. Pelibatan lebih banyak ahli keamanan digital dalam perencanaan dan pengawasan pusat data nasional juga sangat diperlukan.”
Terakhir, menurut Soegianto, pemerintah perlu memiliki mekanisme penanganan insiden yang efektif, dengan publikasi informasi kurang dari 24 jam setelah serangan terjadi. Transparansi ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam melindungi data mereka.
Begitu Lemah Sama “Hacker’
Menurut Soegianto Soelistiono, respons pemerintah terhadap kasus ini terkesan lambat, dengan pernyataan resmi baru dikeluarkan tiga hingga empat hari setelah insiden terjadi. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang keterbukaan pemerintah dalam menginformasikan situasi yang sebenarnya
“Dalam kasus ransomware, data yang sudah dikuasai oleh pihak ketiga sulit untuk dipulihkan, tanpa kunci dekripsi yang dimiliki oleh penyerang. Meskipun pemerintah menegaskan tidak akan membayar tebusan, dan begitupun tidak ada jaminan pula, bahwa data akan kembali meskipun tebusan dibayar.”
“Kita menekankan pentingnya pencegahan daripada penanganan insiden, serta mempertanyakan rencana mitigasi yang dimiliki pemerintah untuk mencegah kasus serupa di masa depan,” tambahnya.
Terkait literasi digital, lanjut Soegianto, pemerintah telah gencar mensosialisasikan transformasi literasi digital. Namun, kenyataannya, pertahanan yang dimiliki pemerintah terhadap serangan ini dinilai tidak memadai, hanya menggunakan Windows Defender, perangkat lunak keamanan bawaan Windows.
“Minimnya prioritas pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya dan investasi untuk perlindungan digital yang lebih baik perlu dikritisi,” tuturnya.
Menurut Soegianto, literasi digital untuk masyarakat luas penting, namun pemerintah perlu memastikan bahwa sumber daya internal mereka sendiri juga harus dioptimalkan. Pemilihan software security yang tepat dan pembangunan infrastruktur keamanan yang kuat membutuhkan investasi besar, namun seharusnya negara mengalokasikan anggaran dengan efektif dan efisien untuk memastikan keamanan data.
Rekomendasi Untuk Pemerintah
Dalam menghadapi insiden kebocoran data ini, menurut Soegianto, ada beberapa langkah mendesak perlu dilakukan oleh pemerintah.Pertamakali, permintaan Maaf dan Transparansi: Pemerintah perlu segera meminta maaf kepada publik atas kelalaian yang terjadi dan memberikan informasi yang jelas dan rinci tentang insiden tersebut.
Selain itu, yang kedua, adalah perbaikan Infrastruktur keamanan.Pemerintah harus melakukan audit menyeluruh terhadap infrastruktur keamanan digital, termasuk penempatan sumber daya manusia yang kompeten dan pengadaan perangkat lunak keamanan yang tepat.
“Ketiga, pelibatan lebih banyak ahli keamanan digital dalam perencanaan dan pengawasan pusat data nasional sangat penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun cukup kuat untuk menghadapi serangan,” ujarnya.
Disisi lain, lanjut Soegianto, yang keempat, adalah peningkatan literasi digital. Meningkatkan literasi digital tidak hanya untuk masyarakat umum tetapi juga untuk internal pemerintah agar lebih siap dalam menghadapi ancaman siber.
“Menerapkan undang-undang Perlindungan Data Pribadi secara efektif dan mengembangkan regulasi yang melindungi data yang dikumpulkan oleh lembaga publik.Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan perlindungan data pribadi dan memulihkan kepercayaan masyarakat.”/
