JAKARTA, Bisnistoday – Bank Indonesia minilai perbankan nasional dan perbankan lainnya negara berkembang lebih siap untuk menghadapi kebijakan sejumlah bank sentral dunia seiring normalisasi kebijakan moneternya (exit strategy).
“Saat ini, negara-negara berkembang memiliki kondisi ekonomi dan keuangan yang lebih baik dibandingkan pada tahun 2013, dalam menghadapi normalisasi kebijakan moneter (exit strategy) oleh bank-bank sentral negara utama,” terang Rudy B Hutabarat, Kepala Departemen Pengelolaan Devisa Bank Indonesia, di Jakarta, melalui keterangan persnya Sabtu (29/1).
Rudy B. Hutabarat menyampaikan dalam seminar internasional sebagai side event Presidensi G20 Indonesia 2022 yang menjadi rangkaian acara Bank Indonesia Annual Investment Forum 2022 dengan topik “Anticipating the Impact of Global Central Bank Exit Strategy on Emerging Market’s Capital Flows.” Sabtu (29/1).
Lebih lanjut Rudy menambahkan, diskusi kebijakan antar negara terkait exit strategy perlu dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan kondisi dari berbagai negara khususnya dalam upaya memperkuat monitoring risiko global dan meminimalkan dampak negatif yang dapat ditimbulkan.
Rudy mengharapkan seminar ini dapat membuka wawasan terkait salah satu agenda penting G20, yakni upaya mensinkronkan divergensi kebijakan global (synchronize the unsynchronized world) dalam memastikan tercapainya tema G20 “recover together and recover stronger.”
Diskusi pembahasan antisipasi kebijakan exit strategy hari ini menghadirkan Ilhyock Shim dari Bank for International Settlement (BIS), yang memaparkan tentang kekuatan ekonomi negara-negara emerging market, dan Andre de Silva dari HSBC yang memaparkan tentang pandangan pelaku pasar terhadap kesiapan negara-negara emerging market dalam menghadapi normalisasi kebijakan.
Annual Investment Forum 2022 turut mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022 yang memiliki 6 (enam) agenda prioritas di jalur keuangan (finance track), yakni perumusan normalisasi kebijakan (exit strategy) agar tetap kondusif bagi pemulihan ekonomi dunia, perumusan respons kebijakan reformasi struktural di sektor riil untuk mengatasi luka memar (scarring effect) dari pandemi Covid-19,
Agenda lainnya, yakni mendorong kerja sama antar negara dalam sistem pembayaran digital, mendorong produktivitas, perluasan ekonomi, dan keuangan inklusif, serta koordinasi internasional dalam agenda perpajakan untuk mencapai sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern./
