JAKARTA, Bisnistoday- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan menegaskan segera mengaudit perusahaan kelapa sawit dan memastikannya membangun pusat di Indonesia. Hal ini dilakukan menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan masalah minyak goreng di tanah air.
Menurut Luhut, audit terhadap perusahaan kelapa sawit dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bisnis sawit yang ada. Di antaranya, luasan kebun, produksi hingga kantor pusat. “Saya lapor Presiden, Pak headquater-nya (kantor pusat) harus semua pindah ke sini’,” kata dia dalam seminar nasional Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut (STTAL) secara daring di Jakarta, Rabu (25/5).
Luhut mengatakan kantor pusat perusahaan sawit wajib berada di Indonesia agar mereka membayar pajak. Pasalnya, masih banyak perusahaan sawit yang berkantor pusat di luar negeri sehingga menyebabkan Indonesia kehilangan potensi pendapatan dari pajak.
“Bayangkan dia punya 300-500 ribu hektare, headquarter-nya di luar negeri, dia bayar pajaknya di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarter to Indonesia. (Tidak boleh. Kamu harus pindahkan kantor pusatmu ke Indonesia),” tegasnya.
Luhut pun menanggapi banyaknya cibiran soal peran dan tugas barunya mengurus masalah minyak goreng.
Luhut menilai masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani. Yang terpenting, menurut dia, adalah tujuan utama penyelesaian masalah tersebut, yaitu agar pasokan dan harganya bisa kembali dijangkau masyarakat.
“Itu yang penting dipikirkan. Bukan hanya sekadar siapa yang nanganin, si itu nanganin. Mau siapa kek yang nanganin, yang penting beres. Buat saya, ingat itu, berpegang teguh pada tujuan,” pungkas Luhut./
